BANYUWANGI, KOMPAS.com – Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi pilot project program digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Program tersebut rencananya akan diluncurkan pada Oktober mendatang. Peluncuran program digitalisasi bansos akan ini dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Berbagai persiapan pun dilakukan pemerintah di wilayah ujung timur Pulau Jawa tersebut. Mulai dari menyiapkan sumber daya manusia (SDM) sebagai pendamping portal perlindungan sosial (perlinsos) hingga mengoptimalkan cakupan perekaman e-KTP.
Baca juga: Banyuwangi Libatkan Ribuan Agen Perlinsos untuk Sukseskan Pilot Project Digitalisasi Bansos
“Banyuwangi melakukan percepatan untuk meningkatkan cakupan perekaman e-KTP, utamanya masyarakat miskin di desil satu hingga lima,” kata Plt. Kepala Dispendukcapil Banyuwangi, Choiril Ustadi Yudawanto, Rabu (17/9/2025).
“Sebelum kick-off, warga miskin diharapkan bisa tuntas perekaman e-KTP,” tambahnya.
Baca juga: BBPJN Belum Bisa Pastikan Kapan Pengerjaan Pelebaran Jalan Banyuwangi-Situbondo
Untuk mengupayakan hal tersebut, petugas Dispendukcapil terus berupaya menyisir warga miskin di Banyuwangi melalui penyisiran dengan berbagai metode.
Di antaranya, terjun langsung ke masyarakat, seperti Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), serta pelayanan administrasi kependudukan keliling Banyuwangi.
“Saat ini, cakupannya sudah 99 persen. Terdapat lima desa di Banyuwangi yang sudah lebih dari 99 persen,” ujarnya.
Meski begitu, pihaknya masih akan terus menyisir masyarakat yang dimungkinkan masih belum melakukan perekaman e-KTP dengan melakukan penyesuaian data warga miskin di masing-masing desa.
Komite Percepatan Transformasi Digital Pemkab Banyuwangi, Rahmat Danu Andika mengatakan, e-KTP diperlukan karena data identitas kependudukan digital (IKD) akan digunakan untuk pendaftaran penerima bansos melalui portal perlinsos.
“Ada dua cara melalui portal perlinsos mandiri, yaitu bagi masyarakat yang punya HP dan IKD aktif saat periode pendaftaran bisa mendaftar dari mana pun. Serta portal perlinsos agen yang datanya berasal dari rekam biometrik,” urai Danu.
Nantinya, IKD tersebut akan disaring oleh sistem untuk memastikan penerima bansos tepat sasaran.
Digitalisasi bansos disebut Danu sebagai upaya pemerintah untuk memastikan penyaluran bansos transparan dan tepat sasaran dengan harapan menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup penerimanya.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini
