JAKARTA, KOMPAS.com – Proyek kereta cepat kembali mendapatkan perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataannya.
Di tengah polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh, Prabowo menyampaikan rencana untuk memperpanjang trayek kereta cepat hingga ke Banyuwangi, Jawa Timur.
“Insyaallah, Insyaallah. Saya minta tidak hanya Surabaya. Banyuwangi. Banyuwangi (Kereta Cepat sampai Banyuwangi),” kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
“Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu. Sekarang Banyuwangi,” sambungnya.
Baca juga: Saat Prabowo Kenang Masa Muda Jadi “Anker”: Saya Paling Suka dengan Kereta Api
Di samping itu, Prabowo juga meminta publik untuk tidak meributkan polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh. Ia menyatakan akan mengambil tanggung jawab perihal itu.
Prabowo mengatakan, utang terkait proyek kereta cepat tidak masalah dan negara akan menanggung sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.
“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun. Tetapi manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung, ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, semua sarana teknologi yang dihadirkan untuk kepentingan bersama adalah tanggung jawab pemerintah. Terdapat mekanisme public service obligation (PSO) di dalamnya.
“Saya kira yang penting kita kuasai teknologi. Kita, we are at an edge of best practice. Dan ini ingat ya, ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok. Jadi, sudahlah, saya sudah katakan presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab,” tandas Prabowo.
Baca juga: Prabowo: Banyak WNA Kaget Lihat Sistem Kereta Api Kita, Tidak Kalah sama Eropa
KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Presiden Prabowo Subianto saat menjajal kereta rel listrik (KRL) commuter line Jabodetabek usai peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Sambut Gembira
Menanggapi pernyataan Prabowo tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan kegembiraannya soal proyek kereta cepat yang akan diperpanjang sampai daerahnya.
Menurutnya, keberadaan kereta cepat hingga Banyuwangi akan memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pariwisata, serta mempercepat distribusi logistik dari dan ke kawasan ujung timur Pulau Jawa itu.
Keberadaan kereta cepat juga disebutnya akan menambah konektivitas ke Banyuwangi. Selain kereta api, selama ini Banyuwangi juga terdapat bandara yang melayani penerbangan Jakarta dan Surabaya.
“Ini kabar gembira bagi daerah, terutama warga Banyuwangi. Kami berterima kasih dan siap mendukung program pemerintah pusat untuk memperpanjang trayek kereta cepat sampai ke Banyuwangi,” kata Ipuk.
Baca juga: Prabowo Cek Kereta Petani: Kursinya Nyamping, Ongkos Disubsidi 60 Persen
Banyuwangi juga memiliki pelabuhan Ketapang yang merupakan salah satu pelabuhan terpadat di Indonesia.
Jumlah kunjungan wisata ke Banyuwangi pada 2024 mencapai 3,2 juta orang meningkat dari tahun sebelumnya 3,1 juta. Sementara jumlah wisatawan mancanegara mencapai 122.904 pada 2024, meningkat dari 69.639 pada 2023.
Page 2
“Dengan adanya kereta cepat, kian melengkapi konektivitas daerah-daerah di Jawa,” ujar Ipuk.
Proyek Kereta Cepat Butuh Anggaran Besar
Diketahui, kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya sampai saat ini belum menemui titik terang. Terbaru, proyek ini baru masuk joint study antara pemerintah Indonesia dan China.
Proyek perpanjangan kereta cepat Jakarta-Surabaya telah masuk ke dalam program pengembangan jaringan dalam Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.
Proyek ini juga sudah memiliki master plan kereta cepat dari Jakarta sampai Surabaya dalam Sistem Transportasi Nasional. Besarnya dana investasi jadi alasan proyek ini masih terkatung-katung.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan saat ini proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya masih terus dikaji oleh pemerintah, terutama soal pendanaan.
Baca juga: Prabowo ke Dirut KAI soal Penambahan Gerbong Kereta: Kita Kasih 1 tahun, Ini Rakyat Saksinya
Belajar dari pengalaman pahit proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pemerintah bersikeras tak mau menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Bahwa ada keinginan untuk memperpanjang, iya. Kita punya keinginan melanjutkan dari Bandung, kemudian dilanjutkan ke Surabaya. Yang jelas kita harapkan tidak mau menggunakan APBN,” ujarnya saat diskusi dengan media di Jakarta.
Polemik Utang Proyek Kereta Cepat
Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung belakangan menuai sorotan publik karena utang besar yang timbul dari pembangunannya.
Berdasarkan rangkuman Kompas.com, total utang proyek tersebut mencapai sekitar 7,27 miliar dollar AS atau sekitar Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500 per dollar AS).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek tersebut. Ia menyoroti perbedaan besar biaya pembangunan antara Indonesia dan China.
Mahfud membandingkan, biaya proyek kereta cepat di Indonesia mencapai sekitar 52 juta dollar AS per kilometer, sementara di China hanya 17–18 juta dollar AS per kilometer.
“Naik tiga kali lipat, ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?” kata Mahfud dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, 14 Oktober 2025.
Baca juga: Kereta Petani dan Pedagang Akan Diluncurkan Bulan Ini, Tiket Penumpang Bakal Disubsidi
KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ratusan penumpang tengah mengantre untuk menaiki Kereta Cepat atau Whoosh di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/1/2025)DPR sendiri memastikan akan segera membahas polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh bersama pemerintah.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan itu penting dilakukan agar tidak terjadi kerugian negara yang berlarut-larut.
“Whoosh nanti akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah. Kita akan mengkaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa, kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang. Supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut,” kata Puan dalam konferensi pers usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Selasa (4/11/2025).
DPR akan mempelajari terlebih dahulu keputusan-keputusan yang diambil pemerintah periode sebelumnya, sebelum menentukan langkah pengawasan.
“Hal tersebut akan kita bahas di komisi terkait, dan kita lihat dulu bagaimana sebenarnya keputusan-keputusan di pemerintahan periode yang lalu. Ini harus dibahas bersama dengan pemerintah, apa bagaimana secara teknis dan bagaimana kondisi keuangan dulu dan saat ini,” ujar Puan.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang
