Ekonomi Banyuwangi 2018 Ditarget Tumbuh 5,65 Persen

0
615
Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko menyerahkan nota RAPBD 2018 kepada Wakil Ketua DPRD Ismoko didampingi Ketua DPRD I Made Cahyana dan Wakil Ketua DPRD Yusieni di kantor dewan kemarin. 

BANYUWANGI – Pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi menjadi prioritas utama Pemkab Banyuwangi pada tahun 2018. Kebijakan itu dilakukan guna mendorong kinerja perekonomian Banyuwangi dan nasional tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Komitmen Pemkab Banyuwangi itu disampaikan Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko saat menyampaikan nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 dalam sidang paripurna DPRD kemarin (16/11). Yusuf menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tahun depan diproyeksi tumbuh 5,65 persen.

Proyeksi optimis pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018 pada angka 5,4 persen atau naik dari tahun ini 5,06 persen, menjadi spirit tumbuhnya ekonomi Banyuwangi. ”Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2018 diprediksi tumbuh mencapai Rp 71,16 triliun rupiah, dengan laju inflasi dalam kisaran tiga hingga empat persen,” ungkap Yusuf

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut terutama digerakkan oleh sektor pariwisata yang diproyeksikan tumbuh 8,41 persen dengan dukungan sektor penyediaan akomodasi, perdagangan, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. Kontribusi PDRB sektor pertanian dan perikanan diproyeksikan mencapai Rp 27,76 triliun, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp 11,15 triliun, dan sektor industri pengolahan sebesar Rp 8,23 triliun.

Seluruh proyeksi keuangan tahun depan, kata Yusuf, baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan diharapkan dapat secara efektif menstimulasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan menurunkan angka pengangguran, ketimpangan, serta kemiskinan di Banyuwangi.

”Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa Pemkab Banyuwangi terus berupaya meningkatkan, menggali, dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat untuk mencapai sasaran pembangunan,” ujarnya.

Kebijakan optimalisasi PAD tersebut diselaraskan dengan upaya mendorong daya beli masyarakat, iklim investasi, dan daya saing produk lokal Banyuwangi. Misalnya rencana kenaikan tarif pajak dan retribusi daerah diarahkan sebagai sarana kebijakan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.

”Kenaikan pajak dan retribusi yang sebagian besar dipungut dari wajib pajak dan retribusi dengan grade tinggi, yakni masyarakat kelas menengah ke atas, akan digunakan untuk membangun fasilitas umum dan memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya.

Sedangkan dari sisi belanja, terus berupaya meningkatkan kualitas dan produktivitas belanja. Peningkatan kualitas belanja modal yang produktif dan efisiensi belanja yang kurang prioritas, diupayakan untuk  meningkatkan efektivitas perlindungan sosial, menjaga dan refocusing anggaran infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengurangan kesenjangan, dan perbaikan pelayanan publik.

Sementara itu, di sisi pembiayaan daerah, kebijakan keberlanjutan dan efisiensi terus diupayakan melalui pengendalian defisit belanja dan peningkatan penerimaan daerah. Yusuf berharap, proyeksi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang melebihi Silpa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terjadi pada penyusunan APBD 2017, tidak terulang. ”Proyeksi Silpa yang melampaui Silpa hasil audit BPK diharapkan tidak terjadi lagi pada tahun 2018,” kata dia.

Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp 2,97 triliun. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari PAD yang diproyeksi sebesar Rp 527,38 miliar, dana perimbangan senilai Rp 1,91 triliun, serta lain-lain pendapatan yang sah sebanyak Rp 525,37 miliar.

Komposisi belanja daerah pada RAPBD 2018 diproyeksi sebesar Rp 3,164 triliun. Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah tahun depan ditarget sebesar Rp 29 miliar dan pengeluaran pembiayaan diproyeksi nihil.

Wakil Ketua DPRD Ismoko mengatakan, nota RAPBD tersebut akan diserahkan ke fraksi-fraksi di lembaga dewan Banyuwangi. ”Selanjutnya, fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD 2018 pada rapat paripurna Senin mendatang (20/11),” pungkasnya. (radar)

Loading...

Rack server merk baru DATEUP - sumber rejeki

Rack server merk baru DATEUP - sumber rejeki

Yuk gan segera order Rack Server DATEUP RACK PERTAMA DAN SATU SATU NYA DI INDONESIA Dengan desain yang sangat bagus…
08/21/2018
Surabaya

Baca Juga :