Kunker, Bimtek, Konsultasi, Studi Banding, atau Pelesir?

0
165

PRESTASI anggota DPRD Banyuwangi dalam urusan menghabiskan anggaran untuk perjalanan ke luar daerah cukup ‘’membanggakan’’. Selama tahun 2012 hingga bulan Juli kemarin, tak kurang dari 17 agenda kunjungan keluar daerah telah dilakukan, baik yang dikemas dengan nama kunjungan kerja (kunker), bimbingan teknis (bimtek), studi banding, maupun konsultasi ke pemerintah provinsi dan pusat.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Yang pasti, tak satu pun kegiatan keluar daerah itu yang diberi label ‘’pelesir’’ he… he… he… Apa kaitannya agenda keluar daerah dengan pe- lesir? Itu sekadar mengingatkan para wakil rakyat yang terhormat agar program kunker, bimtek, konsultasi, dan sejenisnya, tidak dibuat main-main atau disalahgunakan untuk tujuan tertentu. Sebab, tak jarang agenda seperti di atas lebih banyak dimanfaatkan untuk pelesir.

Selain pelesir gratis, ada juga yang berharap dapat penghasilan tambahan. Sebab, dalam kunjungan keluar daerah banyak uang yang didapat, mulai uang akomodasi, transportasi, uang makan, uang saku dan lain-lain. Mengenai agenda pelesir ehkunker, kita berharap apa yang dilakukan anggota DPRD Banyuwangi itu tidak seperti yang dilakukan anggota DPR RI.

Sebab, beberapa waktu lalu kunker atau studi banding DPR keluar negeri banyak mendapat sorotan sinis dari berbagai elemen masyarakat. Bahkan, beberapa agenda keluar negeri akhirnya ada yang dibatalkan. Penolakan juga datang daripara mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri. Mereka menganggap manfaat kunker ke luar negeri sangat kecil, justru hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

Terlebih lagi, setelah para anggota DPR yang tetap ngototstudi banding ke luar negeri ter nyata kepergokpara mahasiswa sedang berbelanja di mall. Beberapa anggota rom-bongan legislator, di antaranya malah ada yang mengajak anggota keluarganya. Meski me reka beralasan bahwa keluarganya yang ikut keluar negeri menggunakan anggaran pribadi, tetap saja kurang etis. Fakta itu me nunjukkan bahwa nuansa pelesir lebih men dominasi dibanding agenda utama.

Tentu itu sangat menyakiti hati rakyat yang telah memilihnya agar bisa amanah dalam menjalankan tugas. Bagaimana dengan yang dilakukan wakil rak yat Banyuwangi? Tak ada salahnya rakyat mempertanyakan urgensi dan hasil yang didapat dari kunjungan keluar daerah. Pasalnya, selama ini kita tidak per nah tahu karena hasilnya tidak pernah ter ekspos di media.

Termasuk, ngapainsaja me reka di sana, apakah benar-benar murni melakukan tugas, bersenang-senang, pelesir, bis nis, atau melakukan aktivitas lain? Segalanya bisa saja terjadi. Kenapa saya harus mengkritisi masalah ini? Sebenarnya, sudah lama masalah ‘’pres tasi’’ kunker dan sejenisnya ini ingin saya tulis. Apalagi, beberapa kali fenomena ang gota dewan tugas keluar kota ini mun-cul di media massa.

Hanya saja, saya kesulitan mendapatkan data yang lebih de tail, di luar berita yang sudah muncul di koran ini. Terutama, terkait apa saja fasilitas yang diterima anggota dewan dan apa yang riil dilakukan di luar daerah. Termasuk ke-terkaitan hasil kunker dengan kinerja yang dilakukan dewan. Saya sudah minta bantuan wartawan ko ran ini untuk mencarikan data-data pelengkap yang saya inginkan. Tapi sampai se karang tak kunjung dapat.

Loading...

Sepertinya, memang dikunci rapat agar tak terbongkar ke media. Sebab, sebelumnya sudah sempat terbongkar adanya kecurangan yang di lakukan oleh mereka. Yakni, para anggota de wan yang tidak ikut melakukan tugas ke luar daerah tapi mengambil jatah uang sa kunya. Ini sama saja dengan penipuan. Anehnya tidak ada sanksi yang diberikan ke pada mereka karena uang yang ditilap su dah dikembalikan.

Bagaimana kalau kasus itu tidak ketahuan? Mungkin ya bablas angine. Bahkan, para wartawan yang ngeposdi ge dung DPRD Banyuwangi merasakan su asana yang kurang kondusif akhir-akhir ini. Terutama setelah berita agenda kunker yang kelewat sering ini muncul di media, baik cetak maupun elektronik. Bahkan, beberapa pimpinan dewan menjadi alergi kepada wartawan alias tidak mau komentar saat ditanya tentang hasil kunjungannya.

Karena akses di birokrasi kantor wakil rakyat ini dianggap semakin tertutup akhirnya para war tawan memboikot tidak mau datang ke pressroomDPRD Banyuwangi sejak Jumat lalu. Itu info dari wartawan Koran ini yang ngeposdi sana. Selain itu, saya juga sangat kesulitan untuk bisa mengakses produk apa saja yang telah dihasilkan oleh para wakil rakyat kita.

Ketika saya buka situs resmi DPRD Banyuwangi yang masih menjadi bagian situs resminya Pemkab Banyuwangi, semua isinya tidak ada yang baru. Dari empat berita yang tampil di halaman depan, semuanya berita basi tahun 2011. Itu pun tiga di antaranya bukan berita ten tang aktivitas DPRD Banyuwangi, tapi be rita tentang DPR RI. Ini menunjukkan ka lau mereka sangat tidak peduli dengan tek nologi informasi, tidak terbuka dan tidak butuh media massa.

Padahal, banyak rakyat yang ingin tahu kinerja para wakilnya yang telah dipilih pada pemilu. Meski akses untuk mendapatkan informasi di dewan cukup sulit, saya masih bisa mendapatkan sedikit data yang bisa di kaitkan dengan prestasi kinerja mereka. Di antaranya, dalam data program legislasi daerah (prolegda) 2012, ada 26 rencana pe raturan daerah (raperda) yang harus di bahas untuk disahkan menjadi perda.

Masing-masing 14 raperda yang diusulkan eksekutif dan 12 raperda inisiatif (usul legislatif ). Hingga pertengahan tahun ini yang sudah dibahas baru separo raperda dari eksekutif saja. Sedangkan raperda inisiatif belum ada satu pun yang dibahas. Dari situ saja sudah bisa dilihat kinerja sebenarnya dari para wakil rakyat kita. Ke napa raperda dari eksekutif saja yang dibahas? Konon kabarnya karena selalu terkait dengan tambahan pendapatan.

Sebab, setiap pengesahan raperda menjadi perda yang diusulkan oleh eksekutif biasanya se-lalu ada uang dok yang diterima anggota de wan. Sedang pengesahan raperda ini-siatif menjadi perda belum tentu ada uang doknya. Padahal, pembahasan raperda itu me mang sudah tugas dewan. Kalau melihat kinerja wakilnya seperti ini, rakyat yang cerdas tentu akan mengkaji kem bali dukungannya.

Termasuk, akan mem pertimbangkan lagi pilihannya dalam pemilu legislatif mendatang. Agar image bu ruk itu tidak terus melebar, dewan ha rus lebih membuka diri. Memahami pen tingnya manfaat teknologi informasi se bagai sarana untuk menyosialisasikan kinerjanya ke masyarakat luas. Termasuk, mengurangi kebiasaan-kebiasaan aji mumpunguntuk mempertebal kantong nya. Semoga, ke depan kinerja wakil rakyat kita bisa lebih baik dan selalu membawa ke maslahatan bagi rakyat Banyuwangi. ([email protected])

Loading...

Baca Juga :