JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, program penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis digital akan diluncurkan pada 2026.
Saat ini, DEN bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan instansi terkait sedang mematangkan persiapan untuk penerapan bansos digital secara nasional.
“Seluruh data yang ada di nasional ini, sekarang sudah kita mulai satukan. Dan secara bertahap sudah jalan dan kami sudah lapor pada Presiden (Prabowo),” ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
“Mungkin secara nasional kita akan lakukan (peluncuran), kalau nanti semua ini tahap-tahapan jalan, pada bulan Februari, Maret, April tahun depan,” katanya.
Baca juga: SPBU Swasta Belum Mau Beli BBM Pertamina, Ini Kata Luhut
Luhut mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto sudah menanyakan kepadanya kapan kepastian waktu peluncuran bansos digital.
Menurut Luhut, jika mempertimbangkan proses persiapan dan perkembangan di lapangan, maka peluncuran kemungkinan dilakukan pada Maret atau April 2026.
Cegah Politisasi hingga Korupsi Bansos
Ia menjelaskan, sistem penyaluran bansos secara digital saat ini telah diujicobakan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Dari pelaksanaan uji coba sekitar dua bulan terhadap 300 ribu sasaran penerima bansos, Luhut menilai hasilnya memuaskan.
Saat memeriksa uji coba secara langsung, Luhut menyebut teknologi face recognition (pengenalan wajah) yang terintegrasi dengan nomor induk kependudukan (NIK) sudah bisa memudahkan identifikasi dan penyaluran bansos.
Ia berharap penyaluran bansos digital ke depannya dapat menghindarkan masyarakat dari berbagai kendala penyaluran, termasuk politisasi bansos oleh oknum aparat. “Bisa face recognition, kita langsung lihat asal masuk NIK-nya, kita langsung bisa lihat semua. Dan dari ibu-ibu yang kita kumpulkan lebih berapa ratus orang, itu semua sangat puas dengan itu,” tuturnya.
“Jadi tidak ada lagi nanti kepala desa yang bilang, ‘Kamu masuk ya (jadi penerima bansos), saya masukin, padahal tidak qualified, tapi kamu pilih saya.’ Seperti itu kira-kira,” jelasnya.
Selain itu, Luhut juga menyebut digitalisasi bansos ke depannya dapat menghindarkan penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Ia mengaku mendapat keluhan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengalami kesulitan soal kepastian data penerima bansos.
Akibatnya, banyak bansos yang tidak diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
DOK. Kementerian PANRB Uji coba digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi, Kamis (2/10/2025).Selain itu, Luhut juga mengungkap keinginan Presiden Prabowo Subianto agar digitalisasi bansos dapat mengurangi korupsi.
Page 2
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
