Menkeu Minta Kawal Dana Desa

0
225

menkeu-sri-mulyani-bambang-harymurti-bupati-anas-ekonom-tony-a-prasetiantono-gubernur-lampung-m-ridho-ficardo-dalam-forum-ecocomic-briefi-ng


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Apresiasi Penerapan e-Village Budgeting BWI

JAKARTA – Program e-village bud- geting dan e-village monitoring yang diterapkan Banyuwangi mendapat apresiasi Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati. Program itu dinilai akan mendorong transparansi penganggaran dan monitoring pembangunan di seluruh pelosok desa dan  memangkas mata rantai penyusunan dan pengawasan anggaran di level desa.

Apresisasi Sri Mulyani disampaikan saat menjadi pembicara dalam forum Economic Brieing di Jakarta, Kamis (27/10) yang juga dihadiri Bupati Abdullah Azwar Anas. Sri Mulyani mengatakan, seiring meningkatnya dana desa dari pemerintah pusat dan alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah kabupaten/kota, dibutuhkan sistem yang  bisa mengatur alokasi anggaran desa. Banyuwangi telah mengawal anggaran desa bisa dimanfaatkan secara optimal.

“Saya sangat senang duduk dengan Bupati Banyuwangi (Anas) yang telah memikirkan ini (anggaran desa). Apalagi perencanaan hingga pelaksanaan dana desa di Banyuwangi telah menggunakan penganggaran berbasis online,” ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, kepala daerah (kada) harus mulai memikirkan dan mengawal dana yang mengucur ke desa agar bisa dilaksanakan secara efektif. Tahun depan, kata dia, dana desa yang  dikucurkan pusat akan meningkat menjadi Rp 60 triliun.

“Ini harus dipikirkan bersama-sama agar anggaran desa bisa dioptimalkan. Jika desa bersama-sama dikembangkan, maka sebagian besar masalah  kemiskinan nasional dapat  diselesaikan,” cetusnya.  Banyuwangi telah menerapkan e-village budgeting dan e-village monitoring sejak dua tahun lalu.

Program tersebut merupakan  sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) alias online untuk  meningkatkan akuntabilitas anggaran desa. Bupati Anas mengatakan, sistem  ini membantu mendorong akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran desa.

“Banyuwangi adalah daerah paling luas di Pulau Jawa dengan  24 kecamatan dan 189  desa. Melalui sistem ini, kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat tanpa harus  datang ke setiap desa. Kita bisa tahu progress pekerjaan hingga ke pelosok desa lengkap dengan foto dan titik lokasinya melalui  Google Map, sehingga tidak bisa  ada proyek ganda atau fiktif.  Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar selalu sesuai  aturan,” kata dia.

Tahun ini Banyuwangi menggelontor dana ke seluruh desa mencapai Rp 227,48 miliar. Dana tersebut meliputi dana desa (DD)  dari pemerintah pusat mencapai Rp 134,46 miliar dan alokasi dana desa (ADD) dari Pemkab Banyuwangi sebesar Rp 93,018 miliar.

Dana itu digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pemerintahan desa. Pengembangan desa adalah pilar  pembangunan nasional. Saat ini,   kemiskinan masih terkonsentrasi di desa.

“Jika desa bersama-sama dikembangkan, maka kita ikut mengobati seba gian besar  kemiskinan nasional karena konsentrasi terbesar kemiskinan masih ada di desa,” cetusnya.

Anas menambahkan, desa  menghadapi banyak tantangan, mulai dari infrastruktur yang tidak  merata, kualitas sumber daya  manusia (SDM) yang relatif lebih rendah dibanding kawasan kota,  hingga kapasitas ekonomi yang belum memadai. (radar)

Loading...

Baca Juga :