Minta Presiden Jokowi Tegas

0
162

mintajokoBANYUWANGI – Kelompok masyarakat yang menamakan dirinya sebagai Gerakan-Anti Korupsi Banyuwangi kemarin (28/1) melakukan aksi damai di depan kantor Bupati Banyuwangi. Mereka mendukung agar perseteruan KPK dan Polri segera diakhiri. Dalam unjuk rasa yang bertepatan dengan 100 hari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla itu, mereka meminta presiden tegas menangani ketegangan dua institusi negara tersebut.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Aksi yang dikawal beberapa anggota Sabhara Polres Banyuwangi ini berlangsung damai. Dibelakang masa tersebut tampak spanduk besar bertulisan ajakan mendukung dua institusi tersebut agar tidak saling terkam. Salah seorang pendemo juga membawa Poster kecil bertulisan ”Aku Rakyat Jelas? Tulisan tersebut menyindir ucapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Tedjo Edhy Purdijanto, yang mengatakan bahwa masyarakat yang mendukung KPK adalah rakyat yang tidak jelas.

Koordinator aksi Save KPK Sulaiman Sabang mengatakan, aksi itu dilakukan bukan hanya untuk membela satu lembaga. Sulaiman menegaskan, kedua institusi tersebut sama-sama lembaga penegak hukum yang perlu diberi dukungan. Permasalahan yang berkembang saat ini, menurutnya adalah soal individu. Sehingga, tidak perlu disalahkan, baik KPK maupun Polri.

“Saya meminta presiden dan DPR segera menyingkirkan oknum-oknum yang tidak independen tersebut,” desak Sulaiman. Jika permasalahan itu berlarut-larut, masyarakat Gerakan Anti-Korupsi Banyuwangi akan terus menekan presiden dan DPR agar terus bergerak melalui surat tuntutan. Sulaiman juga meminta agar masyarakat tidak menambah-nambahkan fakta dengan menyalahkan salah satu dari pihak yang bertikai.

Sementara itu, Eko Sukartono, salah satu pendemo mengatakan, permasalahan KPK dan Polri yang berlarut-larut itu menciptakan kesan kurang baik terhadap 100 hari pemerintahan Jokowi-JK. “Kalau ada penilaian satu sampai sepuluh, kinerja pemerintahan masih di bawah lima nilainya. Kami sebagai masyarakat akan terus mengamati perkembangannya,” tegas mantan wakil ketua DPRD Banyuwangi yang kini menyeberang ke PDl Perjuangan itu. (radar)

Loading...