Wacana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan pengenaan pajak pada sembako serta sekolah yang digagas Kementerian Keuangan, mulai mendapatkan perlawanan di daerah.
Salah satunya dilontarkan oleh Ketua DPD Partai NasDem Banyuwangi Supriyadi Karima Saiful yang menolak keras wacana tersebut. Alasannya, kebijakan itu akan semakin memberatkan rakyat, terlebih di masa sulit saat ini akibat terjangan pandemi COVID-19.
Supriyadi berharap, kebijakan dari pemerintahan Presiden Jokowi itu bisa ditinjau ulang. “Ini bukan ikut-ikutan. Tapi, memang masyarakat sekarang sedang susah. Jika membeli sembako dikenakan pajak, jelas akan memberatkan. Harga sembako akan naik,” katanya, Minggu, 13 Juni 2021.
Menurut Supriyadi, pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak sektor perekonomian terpukul. Jika tarif PPN dinaikkan dan sembako serta sekolah dikenakan pajak, dipastikan akan berdampak pada ekonomi di daerah.
“Sekarang ini, masyarakat di daerah hanya berpikir bagaimana bisa mencukupi kebutuhan makan. Kalau, untuk membeli sembako dikenakan pajak, jelas berdampak pada kenaikan harga,” tegasnya.
Pihaknya khawatir, pemberlakuan pajak pada sembako berdampak pada lambannya ekonomi di daerah. Jika ini terjadi, masyarakat di daerah akan semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup. Belum lagi, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi.
Komersialisasi Pendidikan
Kemudian, terkait wacana pajak sekolah sama halnya pemerintah menghendaki pendidikan ke arah komersialisasi. Padahal pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara.
“Kalau itu benar diterapkan, maka akan banyak anak-anak kita yang putus sekolah. Kenapa? Karena biaya pendidikan akan menjadi mahal karena ada pajak sekolah,” tegasnya.
Ditambahkan Supri, pemerintah pusat idealnya bisa mencari sumber lain untuk mendongkrak pendapatan pajak. Bukan, menjadikan sembako dan sekolah dalam penerimaan pajak.
Pihaknya melalui Fraksi NasDem di DPRD Banyuwangi akan terus menyuarakan penolakan rencana pemberlakuan pajak bagi sembako dan sekolah.
“Sebab, ini menyangkut kelangsungan hidup masyarakat di daerah,” tutupnya. (ozi/lna)
