Keberatan Rencana Revitalisasi Pasar
BANYUWANGI – Hawa panas menyembul dari keramaian Pasar Banyuwangi. Para pedagang yang selama ini menggantungkan hidup dari hiruk-pikuknya pasar tersebut mendadak resah. Keresahan tersebut dipicu kekhawatiran setelah pasar yang lokasinya di pusat kota tersebut selesai dibangun nanti.
Para pedagang yang berjumlah sekitar 1.300 orang tidak bisa menempati kios-kios atau los pasar lantaran tidak mampu membayar biaya sewa. Hal itu terungkap saat puluhan pedagang menggelar rapat pembubaran kepengurusan dan pembentukan pengurus baru Paguyuban Pedagang Pasar Induk Banyuwangi (PPPIB) Kamis malam (4/8).
Melalui rapat yang digelar di kawasan Jalan Ikan Lele, Banyuwangi, tersebut, para pedagang sepakat menunjuk HM. Adam Juhri sebagai ketua umum PPPIB. Diperoleh keterangan, pembentukan pengurus baru PPPIB dilakukan lantaran kepengurusan lama vakum sejak beberapa bulan terakhir.
Kevakuman itu terjadi lantaran sang ketua umum, Nahrayu, mengundurkan diri sejak 23 November 2015 karena sakit. Di sisi lain, para pedagang dilanda keresahan lantaran beredar kabar Pasar Banyuwangi akan dibangun. Oleh karena itu, mereka sepakat membentuk kepengurusan baru sebagai media menyuarakan aspirasi masyarakat Pasar Banyuwangi.
Setelah Juhri terpilih sebagai ketua, tim formatur langsung melengkapi struktur kepengurusan PPPIB. Hasilnya, posisi ketua bidang keamanan dipercayakan pada Hasdu; ketua bidang hukum dilimpahkan pada Syamsul Arifin; ketua bidang humas dipercayakan pada Anwar Sanusi; dan Yusuf Efendi didapuk menempati posisi ketua bidang kerohanian dan keagamaan.
Dikonfirmasi usai rapat, Ketua Bidang Hukum PPPBI, Syamsul Arifin, mengatakan pada dasarnya pedagang hanya ingin berjualan dengan tenang untuk meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. “Pedagang jangan sampai bingung tentang isu pembangunan Pasar Banyuwangi,” ujarnya.
Dikatakan, keresahan pedagang dipicu pengalaman pembangunan pasar-pasar lain yang hanya berpihak kepada investor. Karena pembangunannya dibiayai investor, saat akan kembali menempati pasar, pedagang harus membayar biaya kios dengan biaya yang cukup besar.
“Pedagang berharap pembangunan pasar Banyuwangi murni dibiayai uang negara, baik APBN, APBD Provinsi Jatim, dan APBD Banyuwangi. Jadi, begitu dipindah ke lokasi relokasi sementara kami tenang, begitu juga saat masuk kembali ke Pasar Banyuwangi,” paparnya.
Menurut Syamsul, selama ini para pedagang hanya mendapatkan informasi sepotong-sepotong terkait pembangunan pasar terbesar di kawasan Kota Penyu tersebut. Oleh karena itu, para pedagang melalui wadah PPPIB akan menagih janji Bupati Abdullah Azwar Anas untuk berdialog dengan pedagang terkait rencana pembangunan Pasar Banyuwangi.
“Kami tidak sekadar menunggu, tapi kami akan jemput bola dengan mengirimkan surat kepada bupati. Karena saat sahur bersama di Pasar Banyuwangi, bupati pernah menyampaikan akan mengajak pedagang pasar berdialog sebelum pembangunan pasar dilakukan,” cetusnya.
Selain itu, Syamsul mendesak kepala pasar Banyuwangi menampung aspirasi masyarakat pasar. Kami minta kepala pasar, kalau ada sesuatu, menyampaikan kepada paguyuban. ”Yang jelas, kami tidak ingin pedagang resah.
Dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, jangankan membeli kios, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja sulit. “Kami berharap bupati mengeluarkan kebijakan yang pro-rakyat,” pungkasnya. (radar)
