SEJAK tahun 2014, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi sumber penerimaan Pendapat Asli Daerah (PAD). Dalam lima tahun terakhir ini, terjadi pasang surut realisasi penerimaan PAD dari sektor PBB.
Awalnya, penerimaan PBB menjadi salah satu sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun sejak tahun 2014, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melimpahkan kewenangan penarikan PBB kepada daerah.
Dengan pelimpahan wewenang itu, maka sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertambah. Pada tahun pertama pelimpahan PBB menjadi pajak daerah, Pemkab Banyuwangi dalam APBD 2014 pasang target penerimaan PBB sebesar Rp 21 miliar.
Target Rp 21 miliar itu berhasil direalisasi hingga Rp 26,5 miliar atau surplus sekitar 126,40 persen. Sukses melewati target pada tahun 2014, pada tahun anggaran 2015 target penerimaan PBB dinaikkan menjadi Rp 24,5 miliar.
”Tahun 2015, penerimaan PBB sukses dicapai Rp 25,5 miliar atau sekitar 105,84 persen,” ungkap Kepala Bapenda Agus Siswanto kemarin .
Sama seperti dua tahun sebelumnya, realisasi penerimaan PBB tahun 2016 mengalami surplus hingga 102,37 persen atau sukses dicapai Rp 28,150 miliar dari target Rp 27,5 miliar.
Karena terjadi surplus selama tiga tahun, pada tahun anggaran 2017 target penerimaan ditingkatkan lagi menjadi Rp 33 miliar pada APBD induk dan dalam perubahan targetnya ditambah menjadi Rp 34 miliar.
Namun sayang, pada tahun anggaran 2017, target pendapatan PBB gagal dicapai. Penerimaan PAD dari sektor PBB hanya berhasil menyumbang pundi-pundi sekitar Rp 27,8 miliar saja atau sekitar 80,79 persen dari target.
Meski pada tahun 2017, target penerimaan PBB gagal dicapai, namun pada tahun anggaran 2018 target penerimaan dinaikkan menjadi Rp 35 miliar pada APBD induk dan Rp 42,93 miliar pada APBD perubahan 2018. Hingga Oktober ini, realisasi penerimaan PBB mencapai 54 persen atau sekitar Rp 23 miliar dari target Rp 42 miliar lebih.
Beban Bapenda tahun ini terasa cukup berat. Dari sisa waktu sekitar 60 hari sebelum tahun anggaran 2018 berakhir, Bapenda harus kerja keras mengumpulkan duit sekitar Rp 21 miliar untuk memenuhi target penerimaan yang dibebankan APBD 2018.
Terasa berat, karena waktu yang tersisa tidak banyak, hanya sekitar 60 hari saja. Bayangkan saja, dalam 10 bulan saja hanya berhasil mengumpulkan uang Rp 23 miliar. Sementara dalam waktu 60 hari dituntut mengumpulkan Rp 21 miliar.
Jika Rp 21 miliar itu dibagi 60 hari, maka dalam satu hari Bapenda harus berhasil mengumpulkan uang PBB Rp 350 juta. Agus tidak bisa memastikan apakah sisa target itu bisa direalisasikan hingga akhir Desember 2018.
”Kita kerja keras untuk mencapai target, mudah-mudahan berhasil dalam waktu yang cukup singkat ini,” harap Agus.
