ngopibareng.id
Digitalisasi bantuan sosial (bansos) segera diperluas ke 41 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Program pemerintah pusat ini sudah diuji coba Banyuwangi sebagai pilot project. Sebagai piloting, Banyuwangi sukses melaksanakan pendaftaran digitalisasi Bansos.
Atas kesuksesan melaksanakan piloting digitalisasi bansos ini, Pemkab Banyuwangi diminta untuk berbagi sukses dengan daerah lain. Bupati Ipuk Fiestiandani, menyampaikan succes story Pemkab Banyuwangi dalam mengawal pelaksanaan piloting Bansos Digital tersebut di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah kepala daerah. Di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur, Emilistianto Dardak; Walikota Surabaya, Eri Cahyadi; Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari dan sejumlah kepala daerah lain.
Para kepala daerah juga mendapatkan pemaparan tentang Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital tersebut dari sejumlah pejabat tinggi. Di antaranya dari Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Sosial, Saifullah Yusuf; Menteri PAN RB, Rini Widyantini; dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.
Ada juga materi dari Kepala Bappenas, Prof. Rachmat Pambudy; Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti; dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi.
Di hadapan sejumlah kepala daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten/kota, Ipuk menjelaskan secara detil pelaksanaan uji coba pendaftaran digitalisasi bansos di Banyuwangi lengkap dengan tantangan, kendala dan solusi yang dilakukan.
Proses pendataan digitalisasi bansos membutuhkan perangkat digital untuk melakukan otentifikasi data. Sehingga membutuhkan perangkat dan sinyal seluler yang memadai.
“Di Banyuwangi, tidak semua daerah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan tak ada sinyal. Bahkan, penerima bantuan juga tak semuanya punya handphone,” jelasnya.
Ipuk menyatakan, untuk menghadapi kendala tersebut, Pemkab Banyuwangi mengerahkan berbagai elemen untuk menjadi pendamping dalam pendataan. Mereka melakukan pendataan dengan metode jemput bola pada setiap warga yang menjadi sasaran bantuan sosial.
Elemen yang dilibatkan mulai dari ASN, staf Desa/Kelurahan, Kader Dasawisma, Pilar Sosial hingga tokoh agama. Lebih dari empat ribu orang dilibatkan dalam proses pendataan ini. Ipuk menegaskan tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk proses pendataan ini.
“Semuanya bergerak secara sukarela. Tentu saja, awalnya kami memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya digitalisasi bansos ini,” terangnya.
Baca Juga
Warga yang tinggal di kawasan sulit sinyal, diminta datang ke kantor desa. Di sana mereka dibantu untuk melakukan pendataan. Proses ini dijadwalkan pada tiap desa. Sehingga sinyal bisa dibagikan dengan baik tanpa kendala dan proses pendaftaraan berjalan lancar.
Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, setelah sukses piloting di Banyuwangi, sekarang ini tahapannya sudah lebih efisien.
“Satu dua bulan sudah rampung. Targetnya Oktober nanti, bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, akan diterapkan di seluruh Indonesia,” ujarnya.
