Sopir Dump Truck Turun Jalan
BANYUWANGI – Menyusul ditutupnya sejumlah tambang pasir, ratusan sopir dump truck seantoro Banyuwangi turun jalan kemarin. Mereka berunjuk rasa di depan kantor Pemkab Banyuwangi. Sebelum berorasi, sopir truk memarkir kendaraannya di Stadion Diponegoro sebelah barat.
Terhitung ada sekitar 400 dump truck yang parkir di stadion. Tak pelak, kehadiran kendaraan roda empat pengangkut material itu memacetkan arus lalu lintas menuju kota Banyuwangi. Antrean kendaraan dari arah selatan mulai terasa sejak Rogojampi. Demikian juga yang dari arah utara lumpuh total.
Pantauan Jawa Pos Radar Banyuwangi, iring-iringan dump truck yang biasa mengangkut pasir dan batu itu sudah tampak sejak pagi. Saking banyaknya, beberapa jalan besar yang mengarah ke Banyuwangi kota mengalami kemacetan. Kemudian, setelah sampai di kota, truk yang berjumlah sekitar 400 unit itu diparkir di lapangan barat Stadion Diponegoro.
Setelah semua truk berkumpul, para sopir langsung turun dan berjalan kaki dari Stadion Diponegoro menuju halaman kantor Pemkab Banyuwangi. Selama perjalanan, ratusan sopir itu meneriakkan aspirasinya yang menuntut agar tambang-tambang pasir yang telah ditutup diizinkan beroperasi kembali.
Banyaknya jumlah sopir yang turun ke jalan itu membuat arus lalu lintas di Simpang Lima, Banyuwangi, sempat terhenti beberapa saat. Ketika sudah tiba di depan kantor pemkab, para sopir langsung meneriakkan aspirasinya sambil meminta Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, menemui mereka.
Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Anas keluar dari kantor pemkab dan menemui para sopir truk. Ketika menemui para sopir, bupati ditemani wakilnya, Yusuf Widytamoko. Melihat bupati keluar, perwakilan para sopir tersebut langsung menyampaikan tuntutannya.
”Sudah lima belas hari kami tidak bekerja karena tambang pasir dan batu ditutup. Kalau kami paksakan, kami bisa diciduk ke polres. Kami meminta segera dibuka lagi agar bisa bekerja lagi,” ujar Herman, salah seorang sopir. Mendengar keluhan dari sopir itu, Anas berjanji akan secepatnya bertindak.
Menurut Anas, membuat tambang pasir ditutup karena para pengusaha tambang tidak tertib izin. Sehingga, pemerintah terpaksa menindak dengan menutup aktivitas pertambangan. Belum lagi, lanjut Anas, regulasi pertambangan sejak tanggal 19 Desember 2014 menjadi kewenangan provinsi.
Hal itu membuat pemerintah daerah tidak berwenang lagi menerbitkan dan mengelola perizinan tambang. “Saya akan mengumpulkan pemilik tambang siang ini (kemarin, Red) agar mereka bisa mengurus izin dengan benar. Jadi, para sopir dan pekerja tidak dikorbankan dan bisa segera bekerja,” jelas Anas.
Selain itu, Anas mengingatkan, dalam peraturan baru kendaraan tambang baik truk maupun alat berat tidak diperkenankan menggunakan solar bersubsidi. Terkait penanganan oleh aparat kepolisian, Anas mengatakan hal tersebut menjadi tugas penegak hukum untuk menegakkan peraturan selama izin pertambangan itu tidak sesuai.
“Para sopir bisa menyampaikan juga kepada bosnya agar segera mengurus izin. Jadi bisa bekerja kembali, tapi kita juga upayakan menyampaikan kepada provinsi terkait jalan keluar masalah ini,” tegas Anas. Merasa aspirasinya didengar, satu-per satu sopir meninggalkan halaman pemkab.
Pascademo itu, mereka akan terus memantau pemkab apakah aspirasi sopir dump truck itu dipenuhi. ”Kalau tidak ada jalan keluar kita akan demo lebih besar dengan membawa anak dan istri. Supaya mereka tahu kesulitan kita,” kata Lukmanul Hakim, salah satu demonstran. (radar)
