BANYUWANGI – Para pedagang makanan yang selama ini menjajakan dagangannya di sekitar gedung sekolah tampaknya harus mulai memperhatikan kualitas barang dagangan mereka. Karena dalam waktu dekat, sekolah bersama puskesmas dan komite sekolah akan mulai mendata para pedagang jajanan sekolah.
Bagi pedagang yang menjual makanan tak sesuai dengan standar kesehatan, jangan harap bisa diizinkan berjualan oleh pihak sekolah. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Sulihtiyono melalui Sekretaris Dinas Pendidikan, Dwi Yanto kemarin (20/1).
Usai melakukan rapat bersama perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Perwakilan dari jenjang SD hingga SMA, munculah gagasan untuk menyiapkan sertipikat sehat untuk jajanan anak sekolah. Dwi mengungkapkan, selama ini pengawasan terkait kandungan gizi dan bahaya yang ada pada jajanan anak sekolah belum 100 persen terlaksana.
Memang ada imbauan dari puskesmas usai dilakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa titik sekolah yang dipenuhi pedagang makanan anak-anak. Rupanya hal itu belum dapat mengontrol jajanan anak yang selama ini diketahui masih memiliki kandungan yang berupa-rupa.
Di lapangan masih ada makanan yang digoreng dengan minyak yang sudah digunakan berkali-kali. Ada juga yang menggunakan zat pewarna. Dengan sertipikat sehat nantinya hanya pedagang yang sudah dinyatakan lolos uji yang boleh berjualan.
“Tapi sebelumnya mereka akan diberi pelatihan juga baik melalui Disperindag atau mandiri,’’ ujar Dwi Yanto. Dia menambahkan, teknisnya nanti sekolah bersama dengan komite sekolah dan Puskesmas akan melakukan pendataan pedagang makanan dimulai dari kantin sekolah.
Kemudian dari Puskesmas akan melakukan pengambilan sampel secara acak untuk melihat kualitas dari jajanan sekolah yang ada. Bagi pedagang yang sudah layak uji, nantinya akan diberi sertipikat yang diletakkan di gerobak penjual makanan.
“Sertipikatnya nanti berlaku setiap enam bulan, setelah itu diuji lagi. Program ini baru di-launching 2 Mei mendatang, tapi mulai minggu depan kita akan surati Dinas Kesehatan untuk bisa segera melakukan pengecekan di lapangan. Kita harap anak-anak kita ke depan bisa terhindar dari makanan berbahaya,’’ jelasnya.
Mantan Kepala Disperindagtam Banyuwangi, Hary Cahyo Purnomo mengatakan, program ini sudah direncanakan sejak pertengahan tahun lalu. Tepatnya setelah Disperindagtam mela kukan peninjauan di lapangan terkait kondisi jajanan sekolah.
“Kita punya banyak temuan di lapangan, tapi saat itu belum ada regulasi yang kuat untuk mengikat. Jadi kita gagas sertipikat sehat yang nanti dikeluarkan Dinas kesehatan bekerja sama dengan BPOM. Nanti di dalam sertipikat ada indikator kandungan yang diperbolehkan dalam makanan,” ujar pria yang kini menjabat Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Banyuwangi itu.
Sementara itu, Dede salah seorang pedagang cimol yang ditemui Jawa Pos Radar Banyuwangi mengatakan, dirinya tidak keberatan jika ada peraturan tersebut. Hanya saja, dia meminta tidak ada biaya yang tinggi untuk memperoleh sertipikat itu. “Saya mau ikut aturan, asal jangan dibuat sulit saja,” cetusnya. (radar)
