Ambil Janur Harus Izin Kades

0
774
Aksi maling janur di Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, saat terkangkap basah warga.
Aksi maling janur di Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, saat terkangkap basah warga.

BANYUWANGI – Setelah bertahun-tahun dihantui kerusakan dan penurunan produktivitas kelapa akibat pencurian janur, para petani kelapa di Banyuwangi kini punya harapan baru. Sebab, tidak lama lagi Banyuwangi punya payung hukum yang lebih bertaring untuk melindungi tanaman kelapa di Banyuwangi.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Tanaman Kelapa DPRD Banyuwangi telah berhasil menuntaskan pembahasan final rancangan produk hukum tertinggi daerah tersebut Selasa kemarin (29/8).

Pada pembahasan final tersebut, pansus melibatkan lintas elemen terkait, mulai unsur asosiasi petani kelapa, kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Pertanian (Dispena) dan Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi.

Sejumlah klausul yang sempat menjadi perdebatan berhasil disepakati pada proses finalisasi raperda kali ini. Salah satunya terkait ancaman hukuman bagi pihak-pihak yang melakukan pencurian serta memperdagangkan janur tanpa izin.

Loading...

Ketua Pansus DPRD, Siti Mafrochatin Ni`mah, mengatakan pada Pasal 14 ayat (1) raperda tersebut diatur bahwa pengambilan atau perdagangan janur atau barang kelapa produktif tidak diperkenankan. Kecuali untuk keperluan keagamaan dan adat-istiadat di Banyuwangi.

Lanjutkan Membaca : First |1 | 2 | 3 | Next → | Last