Bupati Abdullah Azwar Anas mengapresiasi kalangan dewan yang telah menyusun dan mengajukan raperda inisiatif tersebut. “Ini bagus. Anggota dewan merekam aspirasi masyarakat. Karena selama ini banyak warga yang mengeluhkan tanaman kelapa miliknya rusak,” ujarnya.
Sementara itu, DPRD Banyuwangi juga cukup berhasil melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan. Itu terbukti dari lonjakan pendapatan asli daerah (PAD). PAD Banyuwangi naik signifikan dari “hanya” sebesar Rp 112,86 miliar pada 2011, lalu naik menjadi Rp 140,32 miliar pada 2012. Tren serupa kembali terjadi pada 2013 dan 2014, yakni menjadi Rp 183,02 miliar dan Rp 283,48 miliar.
Di tahun 2015, PAD Banyuwangi kembali meroket menjadi sebesar Rp 346,99 miliar. Sedangkan di 2016, realisasi PAD tembus Rp 367,94 miliar. Nah, pada APBD 2017, PAD Banyuwangi ditarget mencapai Rp 460 miliar.
Target dan realisasi PAD tersebut bisa dicapai, salah satunya berkat perencanaan yang baik oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan eksekutif, tepatnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami berupaya semaksimal mungkin menjalankan fungsi dewan dengan sebaik-baiknya, termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan,” ujar Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara.(radar)
