BANYUWANGI – Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) yang jatuh pada tanggal 24 September 2019 di Banyuwangi diwarnai aksi demonstrasi.
Ratusan mahasiswa turun jalan menuntut pemkab turun tangan menyelesaikan berbagai sengketa agraria yang menyebabkan banyak petani di Bumi Blambangan kehilangan haknya.
Dilansir dari radarbanyuwangi, selain menuntut pembentukan gugus tugas reforma agraria, dalam aksi kemarin para demonstran juga menyatakan sikap menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP), RUU pertanahan, dan RUU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adapun unjuk rasa sendiri diikuti kalangan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi kemahasiswaan. Puluhan petani juga ikut andil dalam demonstrasi yang dijaga ketat aparat kepolisian tersebut.
Para demonstran awalnya menggelar mimbar bebas di depan kantor dewan. Ada sejumlah tuntutan yang mereka sampaikan.
Salah satunya, mendesak bupati menyampaikan sikap terkait konflik agraria di Banyuwangi. Termasuk konflik agraria yang terjadi antara petani dan perkebunan atau Perhutani di Desa Pakel, Kecamatan Licin serta konflik agraria di Wongsorejo, Pesanggaran, dan lain-lain.
Demonstran kemudian mendesak masuk ke kantor dewan. Namun, upaya itu tidak berjalan mulus. Pintu gerbang kantor wakil rakyat tersebut ditutup. Tak pelak, aksi saling dorong pun tidak dapat dihindarkan.
Enam anggota DPRD asal lintas fraksi berusaha berdialog dengan para demonstran.
Mereka adalah Basir asal Fraksi PPP; Bernat Sipahutar, M. Padil, dan Ratih asal Fraksi Nasdem; serta Syahroni asal Fraksi PPP. Namun, para mahasiswa menolak berdialog dengan enam wakil rakyat tersebut.
“Kami tidak mau anggota (dewan) biasa yang menemui kami. Kami ingin bertemu langsung pimpinan DPRD dan bupati,” seru salah satu koordinator aksi, Selasa (24/9/2019) kemarin.
Kapolres Banyuwangi AKBD Taufik H.Z. akhirnya turun langsung menemui para demonstran. Dia menyampaikan bahwa Ketua DPRD I Made Cahyana Negara tidak bisa menemui demonstran lantaran tengah berduka karena mertuanya meninggal dunia.
“Sedangkan pimpinan dewan yang lain sedang berada di luar kota,” aku Kapolres.
Kapolres Taufik lantas mempersilakan perwakilan massa memasuki kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, massa aksi menolak.
Koordinator aksi Rifqi Nuril Huda mengatakan, pihaknya sengaja turun jalan bersama petani untuk memperingati Hari Tani.
“Di Banyuwangi masih banyak permasalahan agraria yang mengakibatkan banyak petani tidak mendapatkan hak-haknya,” ujar Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi tersebut.
Rifqi menambahkan, pihaknya mendesak pembentukan gugus tugas agraria sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) 86 Tahun 2018. Gugus tugas tersebut diharapkan fokus menyelesaikan sengketa agraria di Banyuwangi.
“Sehingga tujuan cita-cita reforma agraria bisa tercapai,” ujarnya.
Rifqi mengaku, demonstran mendesak masuk ke kantor DPRD agar dilibatkan dalam kesepakatan pembentukan gugus tugas agraria tersebut.
“Kami ingin hari ini (kemarin) ada kesepakatan pembentukan gugus tugas agraria. Kesepakatan itu tidak hanya melibatkan eksekutif dan legislatif, tetapi juga masyarakat dan mahasiswa sebagai kontrol terhadap pemerintah,” desaknya.
Ditanya terkait sikapnya atas RUU KUHP yang mendapat penolakan keras lintas elemen mahasiswa di berbagai kota di Indonesia tersebut, Rifqi mengaku pihaknya sudah mendapat informasi pembahasan rancangan produk hukum tersebut ditunda.
“Presiden sudah menyatakan RUU KUHP tidak jadi disahkan pada masa keanggotaan DPR RI saat ini,” pungkasnya.
Salah satu petani asal Desa Pakel, yakni Badri mengaku dirinya ikut demonstrasi untuk memperjuangkan hak-hak petani di desa yang berlokasi di Kecamatan Licin tersebut.
“Kami ingin bupati dan DPRD melepaskan hak-hak rakyat Pakel,” katanya.
