PULUHAN laki-laki berseragam abu-abu kombinasi oranye dan putih kombinasi merah berkumpul di lobi kantor DPRD Banyuwangi siang kemarin (13/6). Meski atribut yang digunakan berbeda, tuntutan mereka ternyata sama, yakni agar manajemen PT. PBS segera membayar gaji mereka.
Ya, mereka adalah karyawan PBS, perusahaan yang salah satu di antara dua kapal yang dioperasikan karam di kawasan Pelabuhan Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Rabu lalu. Namun, kandasnya kapal aset Pemkab Banyuwangi tersebut bukan permulaan “nasib buruk” yang menimpa mereka.
Diperoleh keterangan, jauh sebelum kapal yang merupakan aset Pemkab Banyuwangi itu karam, para karyawan PBS hanya menerima separo gaji sejak Desember 2015 lalu. Pembayaran gaji yang hanya separo dari total gaji yang seharusnya diterima tersebut berlaku bagi karyawan operasional lapangan, karyawan kantor, dan karyawan yang bekerja di LCT Putri Sri Tanjung dan Putri Sri Tanjung I.
Bahkan, karyawan bagian operasional lapangan, karyawan kantor, dan karyawan yang bekerja di LCT Putri Sri Tanjung hingga kemarin belum menerima gaji bulan Mei. Tetapi apa yang mereka alami masih lebih baik dibandingkan karyawan yang bertugas di LCT Putri Sri Tanjung I.
Sebab, karyawan yang bertugas di kapal yang beberapa hari lalu karam itu ternyata tidak menerima gaji bulan April dan Mei. Ditemui saat berada di kantor DPRD Banyuwangi, Kapten LCT Putri Sri Tanjung I, Achmad Yani, mengatakan idealnya gaji yang dia terima mencapai Rp 8 juta per bulan.Namun, sejak kebijakan pembayaran separo gaji diterapkan perusahaan, dia hanya menerima gaji Rp 4 juta per bulan.
“Sejak gaji saya dipotong setengah, untuk bayar angsuran pinjaman yang langsung dipotong dari gaji saja sudah minus. Karena itu, barang-barang berharga milik saya, termasuk perhiasan istri, terpaksa dijual untuk menutup biaya hidup sehari-hari,” ujarnya.
Sejumlah karyawan PBS yang mendengar percakapan saya dan Acmad sontak menimpali ucapan sang kapten kapal. “Kalau yang gajinya Rp 8 juta saja kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari gara-gara gajinya dipotong separo, apalagi kami yang gajinya hanya Rp 2 juta per bulan,” ujar karyawan PBS yang lain.
Achmad menambahkan, setelah hanya menerima separo gaji pada periode Desember sampai Maret, dia dan karyawan PBS yang bertugas di LCT Putri Sri Tanjung I yang lain tidak menerima gaji bulan April dan Mei. “Biasanya gaji dibayar tanggal 1 setiap bulan. Tetapi, sampai sekarang (kemarin) gaji untuk April dan Mei sama sekali belum kami terima,” kata dia.
Selain tidak menerima gaji, Achmad juga mengaku was-was tidak mendapat tunjangan hari raya (THR) pada Lebaran tahun ini. Padahal, dalam kondisi normal jumlah THR yang dia terima lebih besar dibanding gaji per bulan, karena THR tanpa potongan pajak penghasilan (PPh) dan lain-lain.
Saat ditanya bagaimana nasib dia dan karyawan LCT Putri Sri Tanjung yang lain setelah kapal tersebut karam, Achmad mengaku pembayaran gaji semakin tidak jelas. “Pasca kapal Sri Tanjung I karam, nasib kami semakin tidak jelas,” akunya.
Staf operasional PBS, Bagus, menambahkan, dia dan para karyawan perusahaan pengelola dua kapal aset Pemkab Banyuwangi itu menyuarakan tiga tuntutan. Tuntutan pertama, mereka menuntut pembayaran gaji dan hak-hak karyawan segera dilakukan. Kedua, jajaran direksi dan manajemen PBS diganti.
“Tuntutan ketiga, kami berharap bupati segera menganggarkan dana untuk pembelian dua kapal baru,” imbuhnya. Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT. PBS, Wahyudi, mengatakan pembayaran gaji separo itu dilakukan dengan berat hati lantaran pendapatan kapal terus berkurang. Itu menyusul rencana pemberlakuan larangan pengoperasian kapal LCT per 31 September 2016.
“Sebenarnya kami tidak tega. Tetapi, karena pendapatan terus turun, kami terpaksa membayar separo. Kebutuhan operasional karyawan mencapai Rp 318 juta per bulan, sedangkan pendapatan satu unit kapal yang beroperasi hanya Rp 218 juta pada April 2016 dan Rp 267 juta pada Mei,” ujarnya saat rapat dengar pendapat dengan DPRD Banyuwangi kemarin. (radar)
