Honor Linmas Disediakan APBN

0
133

BANYUWANGI – Krisis anggaran untuk honor anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang akan bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) tampaknya segera  teratasi. Untuk mengatasi krisis anggaran itu, KPU pusat mengambil jalan pintas meminta dana kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Ketua KPU Banyuwangi Syamsul Arifin mengatakan, KPU pusat sudah mengirim surat kepada Menteri Keuangan RI Chotib Bisri melalui Kemendagri.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Surat itu berisi permintaan dana sekitar Rp 1,7 triliun untuk membayar honor petugas pengamanan TPS pada 9 April 2014 mendatang. Karena KPU pusat sudah melayangkan surat ke Kemenkeu, maka KPU tidak jadi meminta bantuan anggaran kepada pemerintah daerah. Beberapa waktu lalu, bantuan anggaran dari pemerintah menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi krisis anggaran honor Linmas. Hanya saja, Syamsul mengaku belum mengetahui berapa besar honor yang akan diterima anggota Linmas.

“Kita dapat informasi dari KPU pusat, anggaran honor petugas Linmas dimintakan anggaran ke Menkeu. Soal besarannya berapa, kita belum tahu,” kata Syamsul. Pada hari H pemilu, setiap TPS membutuhkan minimal dua petugas Linmas. Jumlah petugas Linmas yang akan mengamankan TPS pada hari coblosan mencapai 6.818 orang. Dua bulan menjelang pemilu, KPU belum punya anggaran untuk honor Linmas. Dalam Dipa Pemilu 2014 yang dikirim KPU pusat, Banyuwangi mendapat jatah anggaran Rp 53 miliar.

Dari total anggaran itu, ternyata tidak ada honor petugas Linmas. Anggaran yang ter-cover dalam Dipa itu hanya anggaran honor petugas KPPS di TPS. Petugas KPPS mendapat honor Rp 350 ribu untuk anggota dan Rp 400 ribu untuk ketua KPPS. Honor Linmas sampai saat ini belum jelas. Jika mengacu honor Linmas pada pemilu gubernur lalu, petugas Linmas mendapat honor Rp 300 ribu. Jika mengacu pemilu gubernur, maka Banyuwangi setidaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp 2,04 miliar lebih. Anggaran itu saat ini belum tersedia dan masih menunggu realisasi surat KPU kepada menteri keuangan. (radar)

Loading...

APLIKASI PAYROLL HRD YANG SIMPEL DAN MUDAH

APLIKASI PAYROLL HRD YANG SIMPEL DAN MUDAH

Apakah anda pemilik usaha yang masih menggunakan manual (Excel) untuk perhitungan absensi, gaji, pajak, BPJS dan laporan?? Dan apakah Human…
05/24/2018
DKI Jakarta