Kades Nakal Bakal Disanksi

0
914
Ilustrasi
Ilustrasi

Jika Menyewakan Tanah Kas Desa Melebihi Masa Jabatan


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi tengah menggarap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengelolaan tanah kas desa. Rancangan produk hukum daerah ini digadang-gadang menjadi peranti yang efektif mencegah penyalahgunaan kas dosa, salah satunya penyewaan tanah kas desa (TKD) melebihi masa jabatan kepala desa (kades).

Sebelum melangkah lebih jauh, DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengelolaan Tanah Kas Desa telah melakukan rapat pembahasan secara internal kemarin (22/9). Rapat yang digeber di ruang rapat komisi IV DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua Pansus, M. Ali Mahrus.

Loading...

Dikonfirmasi usai memimpin Rapat, Mahrus mengatakan, pihaknya ingin raperda tersebut mengatur pengelolaan aset desa secara rinci “Sebab, desa dituntut untuk tertib anggaran, tertib administrasi, dan tertib pelaporan,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Meski berkeinginan raperda tersebut mengatur kas desa secara rinci, Mahrus mengaku untuk sementara judul rancangan produk hukum inisiatif DPRD tersebut tetap, yakni raperda tentang pengelolaan tanah kas desa.

Lanjutkan Membaca : 1 | 2