sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat kecamatan se-Banyuwangi masa khidmat 2025–2030 resmi dikukuhkan.
Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat di Gedung Seni dan Budaya (Gesibu) Blambangan, Senin malam (22/12).
Pengukuhan tersebut menandai keberlanjutan peran MUI dalam mengawal kehidupan keagamaan serta melayani masyarakat Kabupaten Banyuwangi, yang dikenal sebagai The Sunrise of Java, selama lima tahun ke depan.
Acara pengukuhan dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Kepala Bank Syariah Indonesia (BSI) Banyuwangi, Direktur Jawa Pos Radar Banyuwangi Samsudin Adlawi, Kepala Seksi Haji dan Umrah Banyuwangi, serta para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Banyuwangi.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Ipuk juga menyerahkan dana operasional kepada MUI Kecamatan Wongsorejo dan MUI Kecamatan Kalibaru sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan kelembagaan keagamaan di tingkat kecamatan.
Sekretaris Umum MUI Banyuwangi Barur Rohim menjelaskan, pengukuhan ini merupakan puncak dari rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) MUI kecamatan se-Banyuwangi yang telah dilaksanakan secara maraton sepanjang Oktober 2025.
“Musda MUI kecamatan se-Banyuwangi dilaksanakan secara bertahap mulai 6 hingga 30 Oktober lalu, dari ujung utara Wongsorejo hingga wilayah selatan Kalibaru,” ujar Barur Rohim yang akrab disapa Ayung.
Ayung mengungkapkan, Musda kali ini diikuti sedikitnya 627 delegasi. Mereka terdiri atas lebih dari 100 pengasuh pondok pesantren, 175 pengurus MUI kecamatan, para camat, kepala KUA se-Banyuwangi, perwakilan organisasi perempuan Islam, hingga pemuda Islam.
Menurut Ayung, seluruh proses Musda berlangsung kondusif dan penuh kebersamaan.
“Tidak ada mekanisme voting dalam Musda. Semua keputusan diambil melalui musyawarah mufakat, sehingga suasananya adem ayem dan tidak ada perebutan,” jelasnya.
Dari hasil musyawarah tersebut, ditetapkan empat Dewan Pertimbangan dan tujuh Dewan Pimpinan MUI di masing-masing kecamatan. Struktur Dewan Pimpinan terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, serta empat anggota.
“Mereka yang terpilih akan fokus menggarap empat bidang kerja utama MUI kecamatan se-Banyuwangi,” tambah Ayung.
Berdasarkan musyawarah kerja MUI tahun 2025, terdapat empat fokus program strategis yang akan dijalankan.
Pertama, penguatan bidang keagamaan dengan menempatkan ulama tidak hanya sebagai simbol, tetapi sebagai tokoh yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Page 2
Kedua, penguatan dakwah yang adaptif dengan perkembangan zaman. “Dakwah tidak hanya melalui majelis taklim, tetapi juga melalui media sosial dan jejaring digital lainnya, dengan semangat Islam rahmatan lil’alamin,” terangnya.
Ketiga, penguatan ekonomi umat. MUI, lanjut Ayung, berkomitmen berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi halal dan pemberdayaan keluarga. Program ini sejalan dengan kebijakan MUI pusat dan MUI Jawa Timur.
Keempat, penguatan sinergi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam. Ayung secara khusus mengajak seluruh ormas Islam untuk terlibat aktif dalam kepengurusan dan program MUI kecamatan di Banyuwangi.
Terkait komposisi pengurus, Ayung menyebut latar belakang pengurus dipilih secara selektif berdasarkan kompetensi dan keahlian.
“Sekitar 80 persen pengurus MUI kecamatan adalah pengasuh pesantren. Dari sisi pendidikan, 63 persen bergelar sarjana, 21 persen magister, dan sekitar 5 persen bergelar doktor,” ungkapnya.
Menariknya, prosesi pengukuhan yang bertepatan dengan peringatan Hari Ibu ini juga menunjukkan keterlibatan perempuan dalam struktur MUI. Sekitar 15 persen pengurus MUI kecamatan merupakan perempuan.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pembaiatan para ketua MUI kecamatan se-Banyuwangi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum MUI Banyuwangi, Muhaimin Asmuni.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berharap para pengurus yang telah dikukuhkan mampu menjalankan amanah dengan baik.
Ia menegaskan, peran MUI tidak hanya sebatas menyampaikan dalil-dalil keagamaan, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sosial masyarakat.
“MUI bukan hanya bicara dalil, tetapi bagaimana nilai-nilai itu bisa diterapkan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat luas,” tegas Ipuk.
Ipuk juga menilai MUI memiliki peran strategis dalam merajut kebersamaan lintas sektor serta memperkuat ekonomi berbasis keislaman. “Halal dan haramnya pendapatan masyarakat perlu diperhatikan agar berdampak positif bagi pembangunan Banyuwangi,” pungkasnya.
Dalam acara tersebut juga diumumkan para ketua MUI kecamatan terpilih masa khidmat 2025–2030. Di antaranya, Kecamatan Wongsorejo diketuai Hayatul Ihsan, Kalipuro Moh. Nardlah Hasan, Banyuwangi Fata Zamroni, Giri Muhammad Habibullah Khuzaini, Glagah Marfu’ Ali, dan Licin Dikri.
Selanjutnya, Kecamatan Kabat diketuai Fuad Hasyim, Rogojampi Imam Mas’ud, Blimbingsari Ismail Marzuki, Singojuruh Habib Toha, Songgon Imam Nahdi, Srono Abdul Rozak, Muncar Abdul Hakim Asyafuq, Tegaldlimo Ma’ruf Alharkhi, dan Purwoharjo Muhammad Ali Mas’ud.
Sementara itu, Kecamatan Bangorejo dipimpin Yunus Zamrozi, Siliragung Misbah Azis, Pesanggaran Ahmad Masruri, Gambiran Imam Chasanun, Cluring Nur Rohmad, Tegalsari Bahrul Ulum, Sempu Masrur Fatah, Genteng Ahmad Hidayat, Glenmore Muhammad Ubaidillah, serta Kalibaru Muhammad Faizin. (ray/sgt)
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat kecamatan se-Banyuwangi masa khidmat 2025–2030 resmi dikukuhkan.
Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat di Gedung Seni dan Budaya (Gesibu) Blambangan, Senin malam (22/12).
Pengukuhan tersebut menandai keberlanjutan peran MUI dalam mengawal kehidupan keagamaan serta melayani masyarakat Kabupaten Banyuwangi, yang dikenal sebagai The Sunrise of Java, selama lima tahun ke depan.
Acara pengukuhan dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Kepala Bank Syariah Indonesia (BSI) Banyuwangi, Direktur Jawa Pos Radar Banyuwangi Samsudin Adlawi, Kepala Seksi Haji dan Umrah Banyuwangi, serta para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Banyuwangi.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Ipuk juga menyerahkan dana operasional kepada MUI Kecamatan Wongsorejo dan MUI Kecamatan Kalibaru sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan kelembagaan keagamaan di tingkat kecamatan.
Sekretaris Umum MUI Banyuwangi Barur Rohim menjelaskan, pengukuhan ini merupakan puncak dari rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) MUI kecamatan se-Banyuwangi yang telah dilaksanakan secara maraton sepanjang Oktober 2025.
“Musda MUI kecamatan se-Banyuwangi dilaksanakan secara bertahap mulai 6 hingga 30 Oktober lalu, dari ujung utara Wongsorejo hingga wilayah selatan Kalibaru,” ujar Barur Rohim yang akrab disapa Ayung.
Ayung mengungkapkan, Musda kali ini diikuti sedikitnya 627 delegasi. Mereka terdiri atas lebih dari 100 pengasuh pondok pesantren, 175 pengurus MUI kecamatan, para camat, kepala KUA se-Banyuwangi, perwakilan organisasi perempuan Islam, hingga pemuda Islam.
Menurut Ayung, seluruh proses Musda berlangsung kondusif dan penuh kebersamaan.
“Tidak ada mekanisme voting dalam Musda. Semua keputusan diambil melalui musyawarah mufakat, sehingga suasananya adem ayem dan tidak ada perebutan,” jelasnya.
Dari hasil musyawarah tersebut, ditetapkan empat Dewan Pertimbangan dan tujuh Dewan Pimpinan MUI di masing-masing kecamatan. Struktur Dewan Pimpinan terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, serta empat anggota.
“Mereka yang terpilih akan fokus menggarap empat bidang kerja utama MUI kecamatan se-Banyuwangi,” tambah Ayung.
Berdasarkan musyawarah kerja MUI tahun 2025, terdapat empat fokus program strategis yang akan dijalankan.
Pertama, penguatan bidang keagamaan dengan menempatkan ulama tidak hanya sebagai simbol, tetapi sebagai tokoh yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
