sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Pemerintah kembali mematangkan satu proyek strategis yang bakal mengubah peta logistik Jawa Timur bagian utara.
Proyek Jalan Tol Tuban–Babat–Lamongan–Gresik yang masuk skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) resmi naik kelas sebagai salah satu prioritas Kementerian PUPR. Nilai investasinya tidak tanggung-tanggung: Rp23,33 triliun.
Proyek ini diklaim bakal menjadi jalur penting baru di kawasan Pantura, sekaligus menyambungkan titik-titik pertumbuhan ekonomi yang selama ini bertumpu pada Surabaya sebagai simpul utama.
“Tol ini akan memperkuat jaringan Pantura dan menjadi pengungkit pertumbuhan industri di Tuban, Lamongan, dan Gresik,” tulis keterangan resmi SIMPUL KPBU PUPR.
Baca Juga: Angka Anak Tidak Sekolah Jadi Salah Satu Terendah di Jatim, IPM 2026 Ditarget 75,38
Panjang 61,97 Km, Koneksikan Empat Kabupaten Penopang Surabaya
Tol Tuban–Babat–Lamongan–Gresik dirancang sepanjang kurang lebih 61,97 kilometer.
Jalur ini akan menjadi alternatif strategis dari rute Surabaya–Tuban–Semarang yang selama ini bertumpu pada jalur nasional Pantura yang padat dan rawan hambatan.
Secara teknis, jalan tol akan menggunakan konfigurasi 2 x 2 lajur.
Jalur ini akan menghubungkan kawasan industri Tuban, wilayah perdagangan Lamongan, dan kawasan ekonomi Gresik yang kini berkembang pesat.
Bahkan, proyek ini juga disiapkan sebagai akses pendukung pembangunan kilang minyak Tuban, salah satu proyek energi terbesar di Indonesia, serta konektivitas menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik.
Baca Juga: Daftar 6 Desa di Tuban yang Dilintasi Proyek Tol Gresik–Tuban, Pembangunan Masuk Tahap Konsultasi Publik
Skema KPBU DBFOMT, Didukung Jaminan Pemerintah
Berbeda dengan sejumlah proyek tol lain yang dikerjakan langsung BUMN, tol ini digarap melalui skema KPBU Solicited dengan format kontrak DBFOMT (Design, Build, Finance, Operate, Maintain, Transfer).
Dengan skema ini, badan usaha akan membangun sekaligus mengoperasikan tol sebelum nantinya diserahkan kembali kepada pemerintah.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan dan jaminan dengan nilai sekitar Rp383 miliar.
Sumber: Radar Lamongan, simpulkpbu.pu.go.id
Page 2
Page 3
Jaminan tersebut akan diajukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk menjaga kelayakan proyek di mata investor.
Model pengembalian investasinya menggunakan user charge, alias dari tarif tol yang dibayarkan pengguna.
Walau demikian, tarif resmi belum dipublikasikan. Dalam data SIMPUL KPBU, kolom tarif masih menggunakan placeholder “Rp 0”, menandakan masih dalam tahap penyusunan formula.
Baca Juga: Satpol PP Banyuwangi Perketat Operasi, Gempur Peredaran Rokok Ilegal di Pesanggaran
Pemerintah mencatat bahwa proyek ini telah melalui beberapa tahapan persiapan.
Studi pendahuluan dimulai sejak Februari 2022, disusul penyusunan Outline Business Case (OBC) pada Maret 2024 dan Final Business Case (FBC) pada Juni 2024.
Tahapan lelang akan dimulai pada akhir Desember 2024, lalu masuk proses prakualifikasi pada Maret 2025, serta penetapan pemenang pada bulan yang sama.
Penandatanganan perjanjian KPBU dijadwalkan Desember 2025, sebelum akhirnya menuju financial close pada Desember 2027.
Konstruksi fisik akan dimulai setelah seluruh pembiayaan beres.
Baca Juga: Hasil Sprint Qualifying F1 GP Qatar: Oscar Piastri Tercepat, George Russell dan Lando Norris Membayangi
Disambut Industri dan Daerah
Sejumlah pelaku industri di wilayah utara Jatim disebut akan diuntungkan.
Selain mempercepat perjalanan dari Tuban ke Gresik–Surabaya, pembangunan tol juga mengurangi ketergantungan pada jalur nasional yang sering mengalami kemacetan di pusat kota Lamongan dan Babat.
Bagi pemerintah daerah, tol ini menjadi peluang besar mempercepat arus logistik dan membuka kawasan baru.
Terlebih, geliat ekonomi Tuban dan Lamongan yang selama ini kalah dari Gresik dan Surabaya, berpotensi terdongkrak signifikan.
Baca Juga: Polresta Banyuwangi Dekatkan Polisi dengan Warga Lewat Program Mayur Kamtibmas di Singojuruh
Sumber: Radar Lamongan, simpulkpbu.pu.go.id
