BANYUWANGI – Banyuwangi selalu beda dengan daerah lain. Itu tampaknya yang ingin diusung Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, dalam memajukan daerah berjuluk Sunrise of Java tersebut. Untuk memantapkan program kerja 2017, kemarin (18/10) Bupati Anas mengajak para pejabatnya naik kapal feri di perairan Selat Bali.
Di atas geladak kapal tersebut, Anas menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Rakor itu terbilang langka karena digelar di atas Kapal Motor Penumpang (KMP) Satya Kencana. Rakor yang berlangsung di atas kapal dengan menyeberangi Selat Bali merupakan kali pertama digelar.
“Ini ada filosofinya,” ujar Bupati Anas sesaat bertolak dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk. “Kapal ini sepertinya diam, tapi kenyataannya terus bergerak. Begitu pula dengan kita (Pemkab Banyuwangi). Kita sepertinya diam, di kantor saja, tapi kita harus bergerak. Karena harapan rakyat terus bergerak,” imbuh mantan anggota DPR RI itu.
Tidak hanya soal suasana baru, rapat di atas kapal laut ini juga untuk merespons program Kementerian Pariwisata yang akan mengembangkan pariwisata Banyuwangi yang dijadikan satu cluster dengan Taman Nasional Bali Barat. “Ini kita menjajal merasakan bagaimana proses transportasi yang menghubungkan Banyuwangi dengan Bali sebelum benar-benar dilaksanakan cluster tersebut,” ungkapnya.
Rakor di atas kapal laut itu juga menjadi kampanye bagi penumpang dan operator kapal laut. “Ini juga kampanye bahwa naik kapal laut juga bisa nyaman. Seperti kapal ini ternyata ada kapal yang bersih dan nyaman,” ungkap Anas.
KMP Satya Lencana yang ditumpangi Bupati Anas memiliki fasilitas layak. Kapal feri ini ruang tunggunya dilengkapi pendingin ruangan, juga disediakan tempat tidur standar untuk penumpang. Selain itu, juga ada hall untuk pertemuan.
“Ada tiga kapal yang sejenis ini. Harganya pun tidak berbeda dengan feri lain. Jadi, ini bisa jadi percontohan untuk operator kapal lain,” ujar Anas. Selain untuk menjajal trans- portasi yang menghubungkan Banyuwangi-Bali, rakor tersebut juga membahas pemantapan program kerja pemkab untuk tahun 2017 mendatang.
Salah satunya adalah pendelegasian kewenangan ke tingkat pemerintahan desa. Menurut Anas, ke depan desa harus bersinergi mengemban tanggung jawab untuk mengatasi masalah warga desa. “Anggaran desa akan kami cek agar dialokasikan untuk kepentingan warga desa.
Misal masalah rumah tidak layak, sekarang harus ditangani desa,” ujar Anas.Selain itu, Anas juga membahas banyak hal, mulai masalah pertanian dan persiapan pengairan selama musim kemarau, pengembangan pariwisata yang melibatkan pihak swasta.
“Tahun depan kami akan buat rumah singgah untuk rehabilitasi mantan pengguna narkoba. Sementara kita sewa dulu sembari pembangunannya selesai. Akan kita bangun juga rumah singgah untuk manula, namanya pesantren dan panti manula,” pungkas Anas. (radar)
