BANYUWANGI – Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Banyuwangi rupanya belum siap sepenuhnya.
Dilansir dari Suaraindonesia.co.id, posko yang berada di Jalan Ahmad Yani ini masih dalam keadaan kosong melompong, hanya terdapat sejumlah poster, kursi dan meja saja.
Kondisi ini diketahui saat DPRD Banyuwangi melakukan inspeksi mendadak (sidak) meninjau langsung garda terdepan penanganan virus Corona di Bumi Blambangan tersebut, Selasa (7/4/2020) kemarin.
Sidak dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara dan Wakil Ketua Michael Edy Hariyanto.
“Sidak ini untuk melihat apa yang sudah dilakukan oleh Gugus Tugas. Beberapa hari lalu kita sudah ke sini, dan secepatnya akan dibentuk kepengurusan dan tindakan. Tapi sampai sekarang masih memperbaiki, katanya satu dua hari selesai. Disinfektan juga belum datang,” kata Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto.
Bukan hanya masalah kelengkapan struktural dan sekretariat, ketersediaan APD (alat pelindung diri) untuk petugas medis pun sangat minim. Sejauh ini, baru 300 unit APD saja yang sudah siap didistribusikan ke Puskesmas dan Rumah Sakit.
“Tadi malam, jam 9 saya telpon dr. Rio, Kepala Dinas Kesehatan. Katanya sudah ada 1500 APD dan siap didistribusikan hari ini. Tapi, tadi pak sekda mengatakan hanya 300 (APD) saja,” ungkap Michael.
Michael sangat prihatin atas kondisi tersebut. Sebab, laporan yang diterimanya banyak puskesmas-puskesmas yang kekurangan APD, sehingga petugas kesehatan sangat beresiko terjangkit virus mematikan tersebut.
“Laporan dari masyarakat ke saya, yang dikeluhkan APD (untuk petugas kesehatan) belum siap. Jika ada yang sakit, pertolongannya bagaimana? Masak mau bunuh diri? Mudah-mudahan bisa secepatnya datang agar petugas kesehatan kita bisa tenang,” tukasnya.
Sementara Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono mengakui banyak kendala yang dihadapi pihaknya, sehingga Posko Gugus Tugas Covid-19 belum siap sepenuhnya.
Kendala utama ialah terkait administrasi realokasi anggaran, mengingat status darurat Covid-19 baru ditetapkan 16 Maret 2020.
“Dalam melangkah kan harus tertib administrasi. Di sini harus mengatur terkait dengan anggaran. Anggaran yang ada kita siapkan, merealokasi anggaran-anggaran yang belum dimanfaatkan pada bulan Februari, Maret, April, Mei,” kata Mujiono yang juga merangkap Sekretaris Posko Gugus Tugas Covid-19.
Realokasi anggaran untuk penanggulangan Corona, kata Mujiono, tentu harus mengacu pada aturan yang berlaku.
“Semisal untuk pengadaan APD dan masker, ternyata barang yang tersedia harganya di luar jangkauan pemkab. Atau anggaran tersedia, tapi ternyata barangnya tidak ada. Ini kan kendala,” ujarnya.
Termasuk juga dalam pengadaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk warga terdampak Corona. Pihaknya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bulog dan penggilingan padi terkait pengadaan beras.
“Itu harus kita tata semua. Kemudian yang berikutnya, berapa jumlah yang harus dibeli, maka otomatis harus ada data dari kecamatan maupun desa yang betul-betul ter update. Ini kan butuh proses,” tutupnya.
