sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Ambisi besar pemerintah untuk menyambungkan ujung barat hingga ke tengah Pulau Dewata melalui Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi terus dikebut.
Dilansir dari laman bali.atrbpn.go.id, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi menggelar audiensi khusus dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali pada Kamis (13/3/2025).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kakanwil BPN Bali tersebut menjadi momentum krusial untuk mensinkronkan data serta membahas progres pengadaan tanah.
Mengingat statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), akselerasi proses administrasi dan legalisasi lahan menjadi harga mati agar target konstruksi tetap berjalan sesuai rel.
Baca Juga: Cek Daftar Diskon Tarif Tol Trans Jawa Desember 2025: Jakarta-Semarang Jadi Lebih Murah!
Targetkan Transparansi dan Keadilan Dalam diskusi intensif tersebut, kedua belah pihak menegaskan komitmen untuk mengawal pembebasan lahan seluas kurang lebih 1.113,33 hektar.
Prinsip kehati-hatian tetap dikedepankan agar tidak ada masyarakat terdampak yang merasa dirugikan.
“Koordinasi intensif ini bertujuan memastikan proses pengadaan tanah berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Kami mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan bagi seluruh masyarakat yang lahannya terdampak proyek ini,” tulis keterangan resmi hasil pertemuan tersebut.
Lintasi Tiga Kabupaten dan 58 Desa Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi bukan sekadar aspal panjang, melainkan urat nadi ekonomi baru yang membelah tiga kabupaten utama: Jembrana, Tabanan, dan Badung.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 243/01-A/HK/2022 yang tercantum pada laman dispuprkim.baliprov.go.id, setidaknya ada 58 desa/kelurahan yang masuk dalam peta lokasi pembangunan.
Baca Juga: Hari Keempat Nataru, Stasiun Surabaya Gubeng Jadi Pusat Pergerakan Penumpang Kereta Api
Kabupaten Jembrana menjadi wilayah dengan dampak terluas, yakni mencapai 683,75 hektar yang tersebar di 5 kecamatan.
Mulai dari Kelurahan Gilimanuk seluas 634.504 meter persegi hingga desa-desa di Kecamatan Pekutatan seperti Desa Pengeragoan dan Gumbrih.
Sementara itu, di Kabupaten Tabanan, tol ini akan melahap lahan seluas 420,40 hektar di 7 kecamatan, termasuk Desa Selabih dan Lalanglinggah di Selemadeg Barat yang menjadi titik vital.
Sumber: dispuprkim.baliprov.go.id, bali.atrbpn.go.id
Page 2
Baca Juga: Cegah Judi Sabung Ayam, Polresta Banyuwangi Musnahkan Fasilitas di Desa Alasmalang
Misi Besar Pariwisata dan Ekonomi Bukan tanpa alasan tol ini dibangun. Ada misi besar di baliknya, yakni mendukung lima visi utama Provinsi Bali.
Salah satunya adalah menciptakan destinasi pariwisata baru berbasis budaya yang terintegrasi antar-kabupaten.
“Tujuannya jelas, meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan sehingga biaya distribusi logistik bisa ditekan. Ini akan memacu produktivitas pasar regional maupun internasional melalui Bali,” jelas pihak PPK dalam audiensi tersebut.
Selain itu, tol ini diharapkan mampu membangun pusat-pusat perekonomian baru di luar Bali Selatan, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan bagi Krama Bali melalui pemberdayaan sumber daya lokal.
Baca Juga: Rute Favorit Nataru 2025 dari Surabaya, KAI Daop 8 Masih Sediakan Ribuan Tiket Kereta Api
Jadwal Konstruksi Hingga 2027 Secara teknis, proses pengadaan tanah telah dimulai secara bertahap sejak tahun 2022.
Meskipun tantangan di lapangan cukup dinamis, pemerintah tetap optimis fase konstruksi dapat dirampungkan pada tahun 2027 mendatang.
Dengan adanya sinkronisasi antara PPK Tol dan BPN Bali, hambatan-hambatan administratif diharapkan dapat segera terurai.
Jika proyek ini rampung, waktu tempuh dari Pelabuhan Gilimanuk menuju pusat Bali dipastikan bakal terpangkas signifikan, memberikan wajah baru bagi konektivitas transportasi di Pulau Seribu Pura. (*)
Sumber: dispuprkim.baliprov.go.id, bali.atrbpn.go.id
Page 3
