Sorot Maraknya Pejabat Plt

0
358

MUNCAR – Banyaknya pemangku jabatan strategis di organisasi Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi yang berstatus pelaksana tugas (Plt) mulai disorot kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Alasannya, terbatasnya wewenang Plt dalam mengambil kebijakan dinilai dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Hal itu diungkapkan aktivis LSM Sorod, Iphong Poniyahadi, kemarin. Menurutnya, saat ini banyak pejabat mulai tingkat kepala dinas sampai kepala sekolah negeri yang berstatus Plt. “Kalau kepala dinas dijabat Plt, masih bisa dimaklumi mengingat pemangku jabatan tersebut harus orang-orang yang sangat teruji loyalitas dan dedikasinya. Asalkan proses “pengujian” tersebut tidak terlalu lama,” ujarnya.

Namun, lanjut Iphong, jika yang berstatus Plt adalah kepala sekolah (kasek), maka itu justru berpotensi merugikan siswa. Sebab, kasek berstatus defi nitif merupakan kebutuhan nyata dan mendesak dalam memajukan dunia pendidikan. Sebab, itu terkait kebijakan dan tindakan yang dilakukan kasek.

Lanjutkan Membaca : First |1 | 2 | 3 | Next → | Last

Baca :
Siapkan Inovasi Pendidikan hingga Kesehatan, Banyuwangi Gandeng Ormas Keperempuanan