BANYUWANGI – Meski pembangunan Banyuwangi dalam lima tahun ini meningkat drastis, namun warga di Dusun Selogiri, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro hidup dalam kegelapan karena belum pernah teraliri listrik PLN. Hal itu terjadi selama hampir 73 tahun 73 tahun atau sejak Indonesia merdeka.
Selama ini, sekitar 600 KK yang tinggal di Selogiri hanya menikmati listrik tenaga genset sekitar empat jam per hari, tepatnya mulai pukul 18.00 sampai 22.00. Selebihnya ada yang menggunakan lampu charger, petromak, atau lilin.
Akan tetapi, cerita ini akan segera berakhir, warga akan segera menikmati listrik. Ini bisa terwujud setelah proses koordinasi berjalan alot selama empat tahun, antara pihak Perhutani KPH Banyuwangi utara sebagai pemangku wilayah hutan, PTPN XII, PT PLN dan Pemerintah Daerah.
Dikatakan Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara, pihaknya sangat berterimakasih atas koordinasi dan kerjasama dari stake holder dalam kerja kolektif untuk memperjuangkan masyarakat di daerah perkebunan Kali Selogiri, sehingga dapat mendapat listrik. Sebagai anggota legislatif dirinya hanya mendorong dan membuka ruang persoalan administrasi yang terjadi.
“Sebenarnya hal ini sangat disayangkan karena hampir 73 tahun mereka belum merasakan pelayanan listrik dari pemerintah. Persoalan administrasi antara pemerintah lawan pemerintah ini kan sangan ironi, sehingga berkat dorongan teman-teman semua InsyaAllah listrik akan nyala di akhir Februari dan semua sudah bersepakat dan berkomitmen,” kata Made, usai menemui puluhan masyarakat usai rapat dengar pendapat di DPRD, Senin (29/1/2018).
Harapannya, ketika ada persoalan terkait dengan administrasi sebisa mungkin tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Sebetulnya, ungkap Made, proses ini telah lama, terkait perkebunan itu sudah 4 tahun dan terkait pemasangan listrik sekitar satu tahunan.
“Kami kasihan betul jadi kalau tengah malam di sana mati karena hanya mengandalkan genset dari kebun kadang juga tidak mampu. Lah ini sangat disayangkan di negara yang sudah merdeka 72 tahun lalu dan kita akan turun untuk memastikan langsung,” ungkapnya.
Sementara itu, Manager PT PLN Area Pelayanan Jaringan (APJ) Banyuwangi, Henri Firdaus menyampaikan, sejak 2016 proyek ini terganjal permasalahan perizinan.
Tahun 2017 kemarin baru dapat melakukan proses penanaman tiang listrik tetapi pada saat kabelisasi, PLN terkendala izin melakukan perempesan pohon sepanjang jalur yang dimiliki oleh perhutani dan PTPN.
Saat ini sudah ada travo, sudah ada tiang tapi belum ada kabelnya, tapi semua sudah deal mulai perhutani PTPN, Kades, dibantu DPRD dan target listrik akan nyala akhir Februari,” kata Henri di lokasi.
Sedangkan untuk tahap ini jumlah daya dapat melayani 300 pelanggan. Untuk biaya pemasangan sesuai dengan harga Tarif Dasar Listrik dikalikan dengan jumlah daya. Misalnya, jika 900 watt Ampere (WA) dikalikan 1300 dan ditambah dengan biaya pemasangan yang dilakukan oleh pihak instalasi (konsuil).
“Saya lupa berapa biayanya tidak hafal atau sekitar Rp 1,45 (juta) lah, segitu. Begitu juga dengan pelanggan yang berhak mendapatkan daya sebesar 450 WA bisa separuhnya,” paparnya.
Sedangkan Manager PTPN XII, Benny Hendricrianto mengatakan, sejak dirinya menjabat 4 bulan yang lalu pihaknya berterima kasih atas saran, masukan baik dari DPRD, PLN, pemerintah kecamatan dan desa serta masyarakat supaya warga di wilayah perkebunan dapat merasakan lampu penerangan dari PLN.
“Sedari awal kita komit untuk warga sebagaimana disampaikan ketua dewan 72 tahun Indonesia merdeka, kita cukup tergugah. Kita sangat berterima kasih kepada seluruh stake holder termasuk PLN bahwa akhir Februari sudah nyala itu hal yang membahagiakan,” ujar Benny.
