BANYUWANGI – Total Anggaran Pendapatan dan Belanja aerah (APBD) Banyuwangi “pecah telur”. Untuk kali pertama pemkab Banyuwangi menargetkan total anggaran pada APBD Perubahan (APBD-P) 2015 mencapai Rp 3 triliun.
Hal itu terungkap dalam rapat paripurna penyampaian nota pengantar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBDP 2015 oleh Bupati Abdullah Azwar Anas di kantor DPRD Banyuwangi kemarin (3/8).
Di hadapan peserta rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Joni Subagio, dan didampingi Ketua DPRD I Made Cahyana Negara serta Wakil Ketua DPRD Sri Utami Faktuningsih tersebut, Bupati Anas mengatakan total APBD-P 2015 diproyeksi mencapai Rp 3,005 triliun.
Angka sebesar itu naik Rp 433,14 miliar dibandingkan APBD 2015 yang hanya mencapai Rp 2,572 triliun. Pada kesempatan tersebut Anas memaparkan postur APBD-P 2015. Pendapatan daerah yang pada APBD induk tahun 2015 ditarget sebesar 2,394 triliun, pada APBD-P kali ini ditarget meningkat Rp 276,98 miliar sehingga menjadi Rp 2,67 triliun.
Pos belanja daerah ditarget naik dari Rp 2,572 triliun pada APBD 2015 menjadi 3,005 triliun pada APBD-P 2015. Rinciannya, belanja tidak langsung sebesar Rp 1,627 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 1,378 triliun. Sementara itu, pos pembiayaan daerah diproyeksi meningkat dari Rp 177,88 miliar pada APBD 2015 menjadi Rp 334,45 pada APBD-P 2015.
Pos pembiayaan daerah pada APBD-P 2015 terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 334,47 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 0,02 miliar. Bupati Anas mengatakan, peningkatan total APBD-P 2015 tersebut akan dialokasikan ke beberapa kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat Banyuwangi.
Beberapa kegiatan tersebut, antara lain pembangunan jalan, pembangunan saluran irigasi tersier, dan penambahan beasiswa untuk kalangan tidak mampu. “Mudah-mudahan APBD ini memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat,” ujarnya.
Hanya saja, kata Anas, problem yang harus dihadapi cenderung kompleks. Indikasi ekonomi makro kurang menguntungkan. Oleh karena itu, diperlukan cara-cara baru agar program-program yang dilakukan pemkab lebih “membumi”.
Dia mencontohkan, instrumen untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi dilakukan dengan menjaga basis utama ekonomi di kabupaten berjuluk The Sunrise of Java ini. “Salah satunya di sektor pertanian, yakni dengan membangun saluran irigasi tersier dan program-program untuk menjaga hasil-hasil pertanian,” tambahnya. (radar)
