BANYUWANGI – Penataan Pantai Syariah yang kurang maksimal mengundang perhatian serius Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata M. Yanuarto Bramuda dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Banyuwangi Djuang Pribadi.
Sore kemarin (7/3) kedua pejabat itu menda tangi lokasi pantai syariah di Lingkungan Karanganom, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi. Kedatangan dua pucuk pimpinan itu untuk memantau perkembangan pantai syariah yang sudah di-launching sepekan lalu.
Pasalnya, pada hari Minggu lalu (5/3) pengelolaan pantai syariah Pulau Santen tersebut masih amburadul dan tidak sesuai apa yang diharapkan Pemkab Banyuwangi. Djuang Pribadi yang datang di lokasi pantai syariah pada pukul 15.30 melihat situasi kunjungan wisatawan ke pantai syariah.
“Semakin sore, jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat dan ramai,” katanya. Dia melihat pengaturan wisatawan yang berkunjung ke pantai tersebut sudah mulai tertib, meski petugas Satpol PP perempuan yang disiagakan sudah pulang.
Para pengunjung yang datang dengan pasangannya (suami- istri) langsung bisa memahami begitu membaca papan tata tertib di sebelah kiri pintu masuk. Bahkan, sejumlah pengunjung pria yang hendak menerobos masuk juga langsung ditegur oleh petugas.
Akibatnya, lelaki itu langsung mengurungkan niatnya untuk masuk di kawasan sisi sebelah kiri yang dijadikan pantai khusus perempuan tersebut. Tak berselang lama, Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, M. Yanuarto Bramuda juga ikut datang ke pantai syariah tersebut.
Kedatangannya juga sama, yakni memantau perkembangan kunjungan wisatawan dan kesadaran wisatawan selama berada di pulau syariah itu setelah terpasang pagar pembatas dari besi. “Kami ingin pastikan, bahwa pengunjung yang masuk adalah kaum perempuan,” cetus pejabat yang arkrab disapa Bram itu.
Menjelang maghrib, Bram yang juga membawa petugas perempuan mengingatkan para pengunjung agar meninggalkan tempat mengingat hari sudah mulai gelap. Apalagi, di kawasan tersebut juga masih belum tersedia lampu. “Pelan-pelan akan terus kami pantau, dan terus kami sosialisasikan sampai wisatawan betul-betul paham dan terbiasa dengan konsep syariah,” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Disbudpar mendapatkan pengaduan dari sejumlah wisatawan dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Pulau Santen (pusan) tentang masih amburadulnya pengelolaan tempat wisata pantai syariah. Rata-rata para wisatawan tersebut mengeluhkan anak-anak yang harus berpisah dari ayah dan ibunya.
Sebagai langkah antisipasi masih belum adanya petugas perempuan di kawasan pantai syariah itu. Disbudpar juga segera berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja, agar menyiagakan personel perempuan di pantai yang kini sudah booming dikunjungi wisatawan luar daerah tersebut. (radar)
