Trauma Zaman Bupati Purnomo Sidik
BANYUWANGI – Sejumlah kiai dan ulama menolak jika di Banyuwangi ada pendataan terhadap kiai yang dilakukan aparat kepolisian. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuwangi terang-terangan menolak jika ada pendataan kiai di Bumi Blambangan.
Penolakan tersebut dilontarkan karena berpotensi menimbulkan salah paham hingga mengakibatkan trauma baru bagi masyarakat. Penolakan itu disampaikan oleh Ketua MUI Banyuwangi Mohamad Yamin usai bersilaturahmi dengan Kapolres AKBP Agus Yulianto di Rupatama Mapolres Banyuwangi, kemarin.
“Pendataan kiai justru berpotensi menimbulkan salah paham. Janganlah mengadakan pendataan tersebut. selama ini komunikasi antara umara dan ulama sudah berjalan baik. Komunikasi para tokoh agama dengan forum pimpinan daerah (forpimda) juga bagus. Kerukunan intra umat beragama serta antarumat beragama sudah baik,” tegas Yamin dihubungi tadi malam.
Dikatakan Yamin, ketenteraman dan situasi kondusif di Banyuwangi selama ini sudah terjaga dengan baik. Karena itu, pihaknya berharap isu-isu yang berkembang di Jakarta tidak dibawa ke daerah-daerah lain, terutama di Banyuwangi.
“Pertemuan tadi (kemarin) dalam rangka menyamakan persepsi. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah final,” ujarnya. Diungkapkan Yamin, dalam pertemuan kemarin Kapolres menjelaskan, pendataan terhadap ulama dan kiai sedianya akan dilakukan lantaran Kapolda Jatim saat ini baru menjabat. Karena itu, Kapolda ingin tahu nama-nama ulama yang ada di wilayah Jatim untuk memudahkan komunikasi.
“Tetapi, menurut kami, daripada menimbulkan salah paham. Lebih baik tidak usah (pendataan ulama). Sebab, pengalaman yang lalu, di zaman Bupati Purnomo Sidik ada pendataan semacam itu dan akhirnya memunculkan trauma dimasyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, pertemuan yang berlangsung di Rupatama Polres Banyuwangi kemarin membicarakan banyak hal. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuwangi, KH. Muhamad Yamin; Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), KH. Masykur Ali; Rais Syuriah NU, KH. Hisyam Syafaat; Ketua Pimpinan Daerah Muham- madiyah (PDM), DR. Mukhlis Lahuddin, Msi; Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Banyuwangi Slamet; dan Kapolres AKBP Agus Yulianto.
Efek dugaan penistaan terhadap KH. Makruf Amin dalam persidangan Basuki Tjahaya Purnama alais Ahok juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Persoalan ini memiliki dampak luar biasa di sejumlah daerah. Reaksi pun bermunculan terkait insiden yang terjadi di Jakarta tersebut.
Meredam efek panas dari gejolak tersebut, Polres Banyuwangi bersama sejumlah tokoh ormas seperti NU dan Muhammadiyah bertemu dengan Kapolres di Rupatama Polres Banyuwangi kemarin. Pertemuan yang berlangsung 90 menit itu dibahas sejumlah masalah yang dihadapi umat terkait kisruh politik di ibu kota tersebut.
Seperti diungkapkan oleh Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyuwangi DR. H. Mukhlis Lahuddin, M.Si kemarin. Menurutnya, ada semacam rasa waswas di hati umat Islam saat ini. Isu yang berkembang saat ini memunculkan adanya rasa curiga-mencurigai.
Tidak mengherankan bila kemudian ada kekhawatiran insiden serupa seperti tahun 1998 dan 1999 akan terulang. Dimana saat itu yang terjadi persis seperti sekarang. “Saya waswas ada pendaftaran kiai,” ujarnya. Hal senada diungkapkan oleh Ketua PCNU Banyuwangi Masykur Ali.
Pengasuh Ponpes Ibnu Sina Jalen, Genteng itu menjelaskan, insiden yang telah terjadi di ibu kota atas diri KH. Makruf Amin sebetulnya sudah membuat warga NU resah dan marah. Meski begitu, lanjut Masykur, warga NU tetap berkomitmen menjaga stabilitas dan keamanan negara.
Dia menegaskan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati. Dan perlu diingat dalam perjalanan negara ini, NU turut mewarnai dan mendesain pilar berdirinya negara. Karena itu, lanjut Masykur, untuk mendukung stabilitas dan keamanan negara tersebut, PCNU meminta seluruh cabang dan ranting maupun pesantren untuk tetap dalam satu barisan dan komando.
Dalam kesempatan itu, Kiai Masykur juga menyinggung soal pendataan kiai yang dilakukan aparat kepolisian. “Menurut kami, pendataan kiai dan juru dakwah tidak usah dilakukan,’’ pintanya. Kepala Kemenag Banyuwangi Slamet menambahkan, apa yang terjadi di Jakarta tidak akan terjadi di Banyuwangi.
Keyakinan itu didasari bahwa ulama dan rakyat Banyuwangi bersama-sama menjaga situasi Banyuwangi. Disisi lain, Kapolres Banyuwangi AKBP Agus Yulianto menyambut baik pertemuan ini. Silahturahmi ini merupakan bagian dalam upaya menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh agama di Banyuwangi.
“Setelah ini kami akan sowan ke kiai dan tokoh ulama secara langsung,” tegasnya. (radar)
