GLAGAH – Bangunan resor milik Pemkab Banyuwangi di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, senilai Rp 3,5 miliar hingga saat belum difungsikan untuk mendatangkan pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD). Resor yang dibangun menggunakan dana APBD 2012 dan 2015 itu sudah hampir dua tahun ini dibiarkan mangkrak tidak terurus.
Resor yang dibangun di Desa Wisata Oseng (DWO) Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, itu diproyeksi mendukung pengembangan wisata Banyuwangi. Bangunan yang berdiri di atas lahan aset daerah seluas 7.655 meter itu memiliki 12 kamar didesain dengan arsitektur modern tradisional hasil karya arsitek ternama, Andra Matin.
Resor itu dilengkapi fasilitas jalan beralas kayu ulin, taman, dan dilengkapi beberapa jenis pohon, seperti palem dan kamboja. Namun, karena terlalu lama mangkrak, kondisi bangunan itu saat ini terlihat kotor dan kumuh. Bupati Abdullah Azwar Anas bersama sejumlah pejabat Pemkab Banyuwangi kemarin (22/2) mengunjungi bangunan resor yang mangkrak tersebut.
Sambil melihat kondisi bangunan, Anas menggelar rapat kecil untuk menentukan kebijakan pengelolaan resor tersebut. Anas menampik resor itu disebut mangkrak, melainkan hanya terlambat mengambil keputusan apakah resor itu akan dikelola Pemkab Banyuwangi ataukah diserahkan kepada pihak swasta.
Keterlambatan pengambilan keputusan itu menyebabkan bangunan bernilai miliaran itu kurang terawat. Menurut Anas, Pemkab Banyuwangi belum bisa mengelola resor itu karena anggaran untuk mengisi kebutuhan resor terbatas. Untuk mengisi sejumlah kebutuhan itu harus menunggu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Butuh waktu penganggaran, lelang, dan lain-lain. Tapi jika diserahkan swasta akan langsung selesai. Kami putuskan pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta, dan dalam sebulan akan ada keputusan terkait pengelolaan resor ini,” terang Bupati Anas.
Program pengelolaan resor tersebut juga tidak menjadi rencana prioritas, karena masih banyak sektor lain yang membutuhkan penanganan lebih cepat. “Kita sewakan. Kalau kami prioritaskan beli spring bed untuk resor ini, sementara masih ada masyarakat miskin membutuhkan, kan repot,” jelasnya.
Namun demikian, sebelum diputuskan disewakan kepada pihak swasta. Dalam sepekan ini akan dilakukan pembersihan di sekitar kawasan resor tersebut agar terlihat lebih rapi, bersih, dan terawat. Sistem sewa resor itu, lanjut Anas, tidak akan jauh berbeda dengan sistem sewa Hotel Wisma Blambangan.
“Setiap tahun pemkab dapat Rp 350 juta dari sewa Hotel Wisma Blambangan,” cetusnya. Kepala BPKAD Banyuwangi, Samsudin, mengatakan sistem sewa resor Oseng itu masih akan dikaji, yakni sistem sewa lima tahunan.
“Yang minat sewa sudah banyak, tapi kita belum putuskan,” katanya. Sementara itu, Plt. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, M. Yanuarto Bramuda, menambahkan salah satu yang menjadi bahan pertimbangan Pemkab Banyuwangi dalam menentukan pengelola resor tersebut adalah jaringan, dan brand profesionalitas dalam pengelolaan tourism.
“Kita ingin yang datang ke sini adalah wisatawan. Jadi, jika pengelolaan kita berikan kepada pihak yang belum memiliki jaringan, tentu tidak bisa mendatangkan wisatawan ke Banyuwangi,” tandasnya. (radar)
