BANYUWANGI – Anggota DPRD Banyuwangi periode 2014-2019 sudah dilantik Kamis pekan lalu (21/8). Namun, hingga kemarin (29/8) tata tertib (tatib) belum dibahas dan disahkan.Walau masih miliki pekerjaan rumah (PR) yang belum selesai, tapi para wakil rakyat itu sudah siap-siap ngelencer ke Surabaya. Tidak hanya tatib yang terkatungkatung, pembentukan alat-alat kelengkapan DPRD juga mengalami nasib sama. Belum terbentuknya tatib dan alat-alat kelengkapan dewan itu dipicu masalah internal DPRD Banyuwangi.
Penyusunan tatib dan pembentukan alat-alat kelengkapan dewan harus menunggu terbitnya surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sekretaris DPRD Soedirman mengatakan, pihaknya menerima SE Mendagri ada Senin lalu (25/8). Dalam SE tersebut, DPRD diminta agar penyusunan tatib dan pembentukan alat kelengkapan menunggu terbitnya SE Mendagri yang baru juncto Undang- Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang telah direvisi.
“Kami sedang berusaha men-download UU MD3 tersebut sekaligus menunggu SE Mendagri,” ujarnya kemarin (29/8). Soedirman menambahkan, sebelum menyusun tata-tertib dan membentuk alat kelengkapan, seluruh anggota DPRD Banyuwangi akan mengikuti orientasi pendalaman materi di Surabaya mulai 31 Agustus hingga 3 September mendatang. “Tata tertib akan disusun setelah orientasi pendalaman materi. Akan dibentuk panitia khusus (pansus) yang terdiri atas lintas partai politik (parpol) untuk merumuskan dan membahas tatib tersebut,” kata dia.
Selain belum menyusun tata tertib dan alat kelengkapan, DPRD Banyuwangi juga belum memiliki pimpinan definitif. Dari empat parpol peraih suara terbesar pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, hingga kemarin baru Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyerahkan rekomendasi calon pimpinan DPRD, yakni Joni Subagio. “Tiga parpol lain, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrat, belum menyerahkan nama calon pimpinan definitif DPRD,” kata Soedirman. (radar)
