Tiga Kali Mediasi di Dinsosnakertrans Buntu
MUNCAR – Mega proyek gedung balai latihan kerja (BLK) tahap II ternyata masih menyisakan masalah. Masih ada beberapa pekerja proyek gedung di atas tanah bekas kebun kelapa milik Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, itu yang belum dibayar.
Puluhan pekerja itu adalah tukang dan kuli bangunan yang telah menggarap proyek senilai Rp 9,5 miliar dengan anggaran dari APBN itu. Padahal, pengerjaan proyek tahap II itu sudah rampung pada Januari 2016. Hingga saat ini nasib mereka masih terkatung-katung.
“Kami hanya diberi janji terus, tapi tidak pernah ada penyelesaian,” ujar Gunadi, 41, salah seorang tukang cat. Dalam proyek BLK tahap II itu, Gunadi mengaku menerima borongan mengecat pagar keliling. Untuk menyelesaikan pekerjaan itu, dia mengerahkan 50 pekerja.
“Untuk mengejar deadline, kita bekerja sampai lembur, siang dan malam bekerja,” terangnya. Setelah semua pekerjaan itu tuntas, ternyata pembayarannya tidak jelas. Dari 50 pekerja itu, terang dia, uang yang belum dibayar pihak kontraktor senilai Rp 49 juta.
“Awal Januari 2016 pembayaran kurang Rp 52 juta. Setelah diberitakan di media dicicil Rp 3 juta, jadi kurang Rp 49 juta,” sebutnya. Tidak hanya Gunadi, mandor proyek juga belum dibayar oleh kontraktor. Mandor pekerja itu adalah Abidi, 54.
Sejak Januari 2016 Abidi dengan 40 orang tukang dan kuli bangunan mengerjakan proyek jalan aspal dari pintu masuk hingga ke lokasi BLK. “Sudah dicicil, tapi sekarang masih kurang Rp 35 juta,” terangnya. Merasa tidak nyaman dan terus ditagih pekerja, Gunadi dan Abidi pada 8 Maret 2016 mengadu ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Banyuwangi.
Sayang, hingga tiga kali pertemuan pihak kontraktor selalu tidak datang. “Saya juga bingung harus menagih dan wadul kepada siapa. Kasihan anak buah saya, mereka sudah melaksanakan kewajiban kerja siang dan malam, tapi belum mendapatkan haknya,” cetus Abidi.
Setelah menunggu tujuh bulan lamanya, para pekerja itu kembali menemui Kepala Dinsosnakertrans Banyuwangi, Syaiful Alam Sudrajat, kemarin. (9/8). Kebetulan Alam sedang datang ke BLK Muncar untuk persiapan pengerjaan tahap III.
“Saya dapat informasi mau ada pembangunan tahap III, jadi kami datang ke sini untuk menanyakan kejelasan pembayaran tenaga kami,” terang Abidi. Mendapat desakan dari para pekerja, Kepala Dinsosnakertrans Banyuwangi, Syaiful Alam Sudrajat, mengaku sudah sering memanggil pihak kontraktor. Sayang, pelaksana proyek itu tidak pernah datang.
“Kita beberapa kali panggil (kontraktor) ke kantor, tapi tidak pernah datang,” katanya. Alam mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait nasib para pekerja BLK yang belum dibayar itu. Sebab, seluruh anggaran langsung masuk ke pihak pemenang tender atau kontraktor.
“Kami sudah laporkan kasus ini ke Polres Banyuwangi,” ujar Alam Sudrajat. Hasil penelusuran Jawa Pos Radar Genteng, pelaksana proyek yang mengerjakan gedung BLK itu adalah PT. Wahyu Sejahtera Bersama yang beralamat di Jalan Cempaka Nomor 7, Perumda, Kabupaten Bangkalan, Madura.
Kekurangan pembayaran kepada tukang sekitar Rp 468 juta. Itu belum termasuk pembelian sejumlah material yang juga belum dibayar. “Semua ada sekitar Rp 700 juta,” salah seorang sumber yang enggan dikorankan namanya.
Sayang, Jawa Pos Radar Genteng belum bisa konfirmasi kepada pelaksana proyek BLK dari PT. Wahyu Sejahtera Bersama itu. Sejumlah nomor hand phone (HP) yang dihubungi tidak ada yang aktif. Sekadar diketahui, pada tahun anggaran 2014 pemerintah menggelontor anggaran senilai Rp 5 miliar untuk pembangunan gedung BLK tahap pertama di kebun kelapa milik PDAU di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar.
BLK itu diproyeksikan sebagai satu-satunya BLK tipe A di Jawa Timur. Gedung yang sudah dibangun tahun 2014 itu untuk kantor dan satu unit ruang workshop otomotif. Gedung BLK Muncar itu rencananya akan terdiri atas sembilan workshop.
Selain workshop otomotif yang sudah ada, pada tahap dua dibangun workshop pariwisata, pengelolaan hasil pertanian, dan workshop menjahit. BLK itu nanti akan menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI. Makanya biaya operasional dan personel BLK berasal dari pemerintah pusat.
Sementara itu, pemanfaatannya bisa dirasakan oleh warga Banyuwangi. Sebab, BLK itu akan menjadi instrumen pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Banyuwangi. (radar)
