BANYUWANGI – Sebanyak 17 (bukan 14) warga Banyuwangi dipastikan telah bergabung dengan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang bermarkas di Kalimantan Barat (Kalbar). Belasan orang itu masuk dalam rombongan yang dipulangkan pemerintah lewat jalur laut.
Tujuh belas eks anggota Gafatar itu kini berada di Surabaya setelah menjalani evakuasi yang dilakukan pemerintah pusat menggunakan jalur laut. Saat ini mereka sedang menjalani pembekalan selama empat hari di Surabaya.
Rencananya, mereka akan dikembalikan ke Banyuwangi Selasa (26/1) besok. Kepulangan eks anggota Gafatar itu mendapat perhatian aparat kepolisian. Jauh hari sebelumnya, polres telah melakukan antisipasi. Bahkan, Kapolres Banyuwangi AKBP Bastoni Purnama siap memberikan jaminan keamanan terhadap eks anggota Gafatar tersebut.
“Sebagai warga negara, mereka berhak memperoleh jaminan keamanan. Mereka berhak menempati tanah leluhurnya berasal,” tegas Kapolres usai memberikan arahan dalam sarasehan “Pendidikan Penanggulangan Narkoba, Terorisme, dan Radikalisme, di Sekolah yang berlangsung di Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Sabtu siang kemarin (23/1).
Perwira polisi dengan dua melati di pundak itu tidak merinci bentuk jaminan keamanan yang diberikan kepada bekas anggota Gafatar. Disinggung tentang jumlah warga Banyuwangi yang bergabung dengan Gafatar, Bastoni menyebut sedikitnya 17 orang.
“Saat ini mereka berada di Surabaya untuk mendapatkan pembekalan mental dan spiritual. Setelah pembekalan, mereka akan dipulangkan ke Banyuwangi,’’ imbuh Bastoni. Sebelum belasan eks anggota Gafatar itu membaur dengan masyarakat, pihaknya bersama instansi terkait akan kembali memberikan pembekalan.
Tidak hanya seputar mental dan spiritual, tapi juga tentang wawasan kebangsaan. Hanya saja, Bastoni tidak merinci di mana alamat belasan anggota Gafatar asal Banyuwangi tersebut. Meski begitu, pihaknya yakin dan berharap masyarakat menerima kehadiran mereka dalam kehidupan sehari-hari secara normal.
“Kita harus membantu mereka agar tidak terpengaruh lagi paham radikalisme yang bisa merugikan diri, keluarga, dan masyarakat,” harapnya. Sebelumnya, pihak Kemenag Banyuwangi tidak menyangka ada warga Banyuwangi yang bergabung dengan Gafatar.
Terkait masalah itu, Kemenag akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuwangi dan ormas lain untuk melakukan pembinaan. ”Langkah kami itu, kalau mereka sudah kembali ke Banyuwangi, kami akan beri mereka penyuluhan agar kembali ke jalan yang benar,” tegas Kepala Kemenag Banyuwangi, Santoso, kala itu.
Pihaknya tidak hanya memberikan penyuluhan khusus tentang Islam yang benar kepada 17 warga Banyuwangi yang ikut Gafatar itu. Kemenag bersama MUI, FKUB, Polres, dan Kasbangpol, juga akan memberikan penyuluhan di setiap desa di seluruh kecamatan di Banyuwangi tentang agama yang benar demi menangkal radikalisme yang saat ini sangat meresahkan.
Santoso berharap setelah kembali ke Banyuwangi 17 warga tersebut kembali ke jalan yang benar. Santoso berharap masyarakat menerima kehadiran 17 warga yang diindikasi bergabung dengan Gafatar tersebut. ”Mereka yang sudah gabung tetap harus kita terima sebagaimana manusia semestinya. Ini tanggungan kita bersama untuk meluruskan kembali semua yang bengkok,” pungkas Santoso.
Berbeda dengan polres dan Kemenag yang sudah melakukan antisipasi, hingga kemarin (23/1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Banyuwangi belum menerima informasi resmi dari pemerintah provinsi terkait warga Banyuwangi yang terindikasi menjadi bagian dari anggota Gafatar.
, meragukan keterlibatan sejumlah warga Banyuwangi dalam organisasi Gafatar tersebut. “Kalau nama warga Banyuwangi ada didata, otomatis kita (Dinas Sosial Kabupaten) akan segera diundang provinsi untuk melakukan penjemputan,” tegas Alam dihubungi Jawa Pos Radar Banyuwangi tadi malam (23/1).
Meski belum memiliki informasi yang pasti, Alam siap menampung anggota eks Gafatar, seperti instruksi Kementerian Sosial. Meski telah dikarantina di Surabaya, Dinas Sosial juga memiliki tugas yang sama untuk mengkarantina dan menyediakan “konseling penyembuhan”.
Dalam masa pendampingan, mereka akan diberi pemahaman agar tidak kembali terjerumus dalam organisasi terlarang. “Kita akan melanjutkan upaya pemerintah pusat dalam membantu eks anggota Gafatar agar bisa diterima masyarakat dan tidak mendapat perlakuan diskriminatif,” terangnya.
Dia menyebutkan bagi eks anggota Gafatar kemungkinan tidak mudah kembali berbaur dengan masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya akan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui kepala desa dan rukun tangga (RT) agar menerima kehadiran warga yang diduga terlibat organisasi Gafatar itu. (radar)