BANYUWANGI – Puluhan anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas) Wisata Pulau Merah, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, menggelar unjuk rasa di pusat kota Banyuwangi kemarin (16/6). Mereka menuntut peningkatan persentase bagi hasil (sharing) pendapatan salah satu objek wisata andalan Bumi Blambangan tersebut.
Ada tiga lokasi yang menjadi jujugan para demonstran. Sasaran pertama adalah kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi. Setelah berorasi di lokasi tersebut, massa merangsek ke kantor Pemkab Banyuwangi. Demo tersebut berakhir di kantor DPRD Banyuwangi.
Ketua Pokmas Wisata Pulau Merah, Poniran alias Pak Rakih mengatakan, selama ini pihak pokmas hanya mendapat sharing 10 persen dari total pendapatan kotor objek wisata tersebut. Itu pun, jumlah pendapatan kotor tersebut, telah dikurangi 20 persen untuk biaya operasional, misalnya biaya cetak tiket masuk Pulau Merah dan lain-lain.
Dikatakan, lantaran persentase itu sangat kecil, dana bagi hasil yang didapat pokmas sangat minim. Padahal, pendapatan bagi hasil itu harus dibagikan kepada puluhan petugas kebersihan, petugas penjaga loket masuk, dan petugas lifeguard. “Saat tahun baru, Pokmas bisa dapat sharing sebesar Rp 30 juta.
Tetapi, di hari-hari biasa, rata-rata Pokmas hanya dapat bagi hasil Rp 10 juta. Itu sangat tidak cukup,” ujarnya. Menurut Poniran, sharing yang diterima Pokmas itu dibagikan kepada para petugas kebersihan, petugas penjaga loket masuk, dan petugas lifeguard yang jumlahnya mencapai puluhan orang.
Rinciannya, petugas kebersihan enam orang, koordinator tiket lima orang, dan petugas lifeguard 20 orang. “Rata-rata per orang hanya dapat Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu per bulan,” kata dia. Di kantor Pemkab Banyuwangi perwakilan demonstran ditemui Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Wiyono.
Pada pertemuan tersebut, perwakilan Pokmas Wisata Pulau Merah menuntut peningkatan sharing hasil pengelolaan wisata objek wisata tersebut naik menjadi 30 persen. Menurut Poniran, berdasar hasil pertemuan bersama Asisten Kesra Wiyono dan jajaran Musyawarah Pimpinan kecamatan (Muspika) Pesanggaran di kantor Pemkab Banyuwangi tersebut, ada komitmen pemkab akan menaikkan persentase sharing untuk Pokmas menjad 25 persen.
Sedangkan 25 persen yang lain untuk pemkab dan 50 persen pendapatan kotor yang lain menjadi hak PT. Perhutani. “Tetapi, kami memohon persentase bagi pokmas dinaikkan lagi menjadi 30 persen. Pak Wiyono berjanji akan mengusulkan permintaan kami itu kepada bupati,” cetusnya.
Dikonfirmasi via sambungan telepon, Wiyono mengatakan, pada dasarnya Pemkab Banyuwangi siap menampung aspirasi masyarakat tersebut. hanya saja, dia menegaskan, pelaksanaan pengelolaan pariwisata di Pulau Merah itu harus dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Soal yang ditunjuk BUMDes adalah anggota pokmas, tidak masalah,” terangnya.
Selain itu, Wiyono mengaku pihaknya akan melaporkan tuntutan masyarakat tersebut kepada Bupati Abdullah Azwar Anas. “Asal aspirasi itu benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan orang-per orang, Insya Allah akan disetujui Bapak Bupati,” pungkasnya. (radar)
