Bawaslu Surati Bupati Banyuwangi Agar Tak Mutasi Pejabat

0
226
Foto: suaraindonesia.co.id

BANYUWANGI – Bawaslu Banyuwangi mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat tidak melakukan mutasi pejabat mulai tanggal 8 Januari 2020.

Dilansir dari suaraindonesia.co.id, tujuannya untuk menghindari konflik kepentingan menjelang perhelatan Pemilihan Bupati (Pilbup) Banyuwangi 2020 mendatang.

“Ketentuan ini sudah diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” kata Komisioner Bawaslu Banyuwangi Adrian Yansen Pale,” Selasa (7/1/2020) kemarin.

Dimana, lanjut Yansen, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

“Aturan ini berlaku bagi semua kepala daerah, baik petahana (yang akan maju lagi sebagai Cakada) atau bukan petahana. Termasuk penjabat Gubernur atau penjabat Bupati dan Walikota yang daerahnya menghelat Pilkada serentak 2020,” imbuhnya.

Lanjutkan Membaca : First |1 | 2 | 3 | Next → | Last