TINGKAT kehadiran warga di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) sangat rendah kemarin (9/12).
Pada pilkada 2015 ini jumlah pesisir laut Selatan itu ada delapan TPS dengan daftar pemilih tetap sebanyak 3.860 orang. Dari jumlah itu, yang hadir menggunakan hak suaranya hanya 1.466 suara atau sekitar 38 persen. Sementara itu, 2384 pemilih atau sekitar 62 persen golput.
Dalam pemungutan suara memillhan bupati dan wakil bupati Banyuwangi kemarin pasangan nomor urut satu, Abdullah Azwar Anas dan Yusuf Widyatmoko, berhasil mengantongi 68 suara. Pasangan nomor urut dua, Sumantri Soedomo dan Sigit Wahyu Widodo, hanya mendapat 448 suara.
Minimnya warga yang datang ke TPS itu sebelumnya sudah diprediksi Kepala Dusun (Kudus) Pancer, Desa Sumberagung, Mudasar. “Banyak warga Pancer yang takut dan menghilang.” katanya. Warga pergi dan tidak pulang, terang dia, setelah ada aksi perusakan dan pembakaran fasilitas penambangan emas milik PT. BSI.
Mereka takut pulang setelah dua warga, Jovan dan Suyadi ditangkap aparat kepolisian. ” Dalam coblosan pilkada nanti, mereka mungkin juga belum pulang,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Genteng. Tetapi, pengakuan Kadus Mudasar itu dibantah sejumlah warga yang menjadi anggota KPPS.
Anggota KPPS 17, Ika Dwi, menyebut warga yang banyak tidak datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya itu bukan karena takut pasca aksi perusakan dan pembakaran fasilitas milik PT BSI. “Memang banyak yang tidak datang.” katanya.
Ketidakhadiran warga itu, terang dia, karena bekerja di tanah babatan atau hutan. Saat ini lahan yang dikelola warga sedang musim tanam. “Juga ada yang sedang bekerja di laut mencari ikan, jadi tidak bisa hadir,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan anggota KPPS 16, Joni Setyawan. Menurutnya, dibanding pemilu sebelumnya, pilkada ini memang lumayan sepi. “Ini pukul 12.00 yang datang baru 80 pemilih, padahal jumlah DPT 473 pemilih terangnya.
Ketua KPUD Banyuwangi, Syamsul Arifin, membantah minimnya kehadiran warga ke TPS itu karena kurangnya sosia- lisasi. “Tingkat kehadiran masya- rakat di Kecamatan Pesanggaran cukup tinggi. Saya baru datang dari sana,” katanya.
Syamsul menegaskan, sosialisasi yang dilakukan KPU sebelum pelaksanaan pilkada sudah sesuai prosedur dan dilakukan secara maksimal. “Kita sudah sosialisasi secara maksimal,” terangnya. Jika kehadiran warga ternyata rendah. terang dia, itu bukan semata-mata kesalahan KPUD.
Pasangan calon (paslon) juga mentpunyai kewajiban sosialisasi “Paslon itu juga berkewajiban melakukan sosialisasi.” terangnya. (radar)