BANYUWANGI – Krisis anggaran untuk honor anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang akan bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) tampaknya segera teratasi. Untuk mengatasi krisis anggaran itu, KPU pusat mengambil jalan pintas meminta dana kepada Kementerian Keuangan (Ministry of Finance) RI. Ketua KPU Banyuwangi Syamsul Arifin mengatakan, KPU pusat sudah mengirim surat kepada Menteri Keuangan RI Chotib Bisri melalui Kemendagri.
Surat itu berisi permintaan dana sekitar Rp 1,7 triliun untuk membayar honor petugas pengamanan TPS pada 9 April 2014 coming. Karena KPU pusat sudah melayangkan surat ke Kemenkeu, maka KPU tidak jadi meminta bantuan anggaran kepada pemerintah daerah. Some time ago, bantuan anggaran dari pemerintah menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi krisis anggaran honor Linmas. It is just, Syamsul mengaku belum mengetahui berapa besar honor yang akan diterima anggota Linmas.
“Kita dapat informasi dari KPU pusat, anggaran honor petugas Linmas dimintakan anggaran ke Menkeu. Soal besarannya berapa, we don't know yet,” kata Syamsul. Pada hari H pemilu, setiap TPS membutuhkan minimal dua petugas Linmas. Jumlah petugas Linmas yang akan mengamankan TPS pada hari coblosan mencapai 6.818 person. Dua bulan menjelang pemilu, KPU belum punya anggaran untuk honor Linmas. Dalam Dipa Pemilu 2014 yang dikirim KPU pusat, Banyuwangi mendapat jatah anggaran Rp 53 billion.
Dari total anggaran itu, ternyata tidak ada honor petugas Linmas. Anggaran yang ter-cover dalam Dipa itu hanya anggaran honor petugas KPPS di TPS. Petugas KPPS mendapat honor Rp 350 ribu untuk anggota dan Rp 400 ribu untuk ketua KPPS. Honor Linmas sampai saat ini belum jelas. Jika mengacu honor Linmas pada pemilu gubernur lalu, petugas Linmas mendapat honor Rp 300 thousand. Jika mengacu pemilu gubernur, maka Banyuwangi setidaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp 2,04 billion more. Anggaran itu saat ini belum tersedia dan masih menunggu realisasi surat KPU kepada menteri keuangan. (radar)
