MUNCAR – Sejumlah pekerja proyek pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) tahap II di Desa Kedungrejo, Muncar District, mengaku belum dibayar oleh pelaksana proyek yang menggarap di tahun 2015 until 2016. Mereka menagih setelah mendengar akan ada rencana pembangunan gedung BLK VI.
Utang pekerja proyek yang mengerjakan bangunan gedung pada BLK tahap II senilai Rp 9,6 billion, called- sebut mencapai Rp 1 billion. Salah satu pemilik CV yang ikut mengerjakan proyek itu, Zainal Futur asal Dusun Jatirejo, Glagahagung Village, Purwoharjo District, mengatakan untuk ikut membangun proyek BLk itu telah habis Rp 283 million. Dana itu, dibuat untuk pengerjaan proyek BLK II Muncar.
“Yang tidak dibayar pada pengerjaan proyek itu tidak hanya saya, yang lain juga ada,He said. Dalam pembangunan proyek BLK itu, light him, pihaknya menggarap galvalum, aluminium pintu, pengerjaan atap, hingga pemasangan listrik. “Katanya setelah listrik selesai mau dibayar, tetapi sampai sekarang belum," he said.
Salah satu pemilik toko bangunan, Bisri asal Desa Kedungringin, Muncar District, mengaku salah satu penyuplai semen dan besi untuk proyek pembangunan BLK II Muncar. Dear, suplai material yang telah dilakukan itu hingga kini belum dibayar.
“Kalau saya yang belum dibayar ada sekitar Rp 150 million," he said. Penyuplai material lainnya yang juga belum dibayar, itu adalah Sufyan Arif. Sufyan mengaku material yang belum terbayar itu ada sekitar Rp 260 million. “Ada beberapa pekerja juga belum dibayar, total semua sekitar Rp 1 billion,” cetus warga Desa Kedungrejo, Muncar District.
Orang tua Sufyan Arif, Wahyu Widodo, meminta dinas terkait dan kementerian membantu para pekerja yang belum dibayar. Some time ago, sejumlah pekerja dengan pihak pelaksana proyek sudah melakukan video call yang disaksikan oleh polisi dan TNI.
“Selama ini kesepakatan selalu menemui jalan buntu,He said. Head of Department of Manpower and Transmigration (Disnakertran) Banyuwangi Regency, Syaiful Alam Sudrajat, mengaku sudah mengirim surat kepada pihak pelaksana proyek agar menyelesaikan piutang dengan para pekerja.
“Itu permasalahan antara pekerja dan pihak PT. Kami juga membantu dengan mengirim surat dan melaporkan ke kementerian terkait permasalahan itu,” he said. (radar)
