BANYUWANGI – Kehadiran Permendiknas Nomor 60 Year 2012 mendapat perhatian tersendiri dari Dewan Pendidikan (DP) Banyuwangi. Perwakilan DP, Nurul Islam, bicara lantang terkait peraturan tersebut. Dia meminta ketegasan peserta sarasehan apakah regulasi tersebut perlu dilaksanakan ataukah tidak. “Kalau peraturan itu wajib, ayo kita laksanakan. Otherwise, kalau tidak, ya monggo tidak dilaksanakan,” tantang Nurul.
Menurut Nurul, meski larangan memungut biaya di SD dan SMP telah diterbitkan, tapi ternyata tetap banyak ditemukan penyimpangan. "It means, masih ada sekolah yang melakukan pungutan. Itu fakta berdasar hasil investigasi Dewan Pendidikan, bukan fiktif ’’ ungkap Nurul. Temuan itu, lanjut Nurul, sudah dilaporkan kepada bupati. Dear, hingga kini belum ada tindak lanjut terkait temuan tersebut. “Dewan Pendidikan bekerja sesuai fakta. Temuan itu berdasar keterangan guru, cashier, and guardians,” beber Nurul.
Suara lantang terkait pendidikan juga disampaikan Toeloes Sudjianto. Ketua LSM Aman Korban itu menanyakan terkait perlakukan siswa miskin yang tidak pintar. According to Toeloes, siswa dengan kondisi seperti itu juga harus mendapat perhatian pemerintah. “Pemerintah harus memperhatikan nasib mereka. Jangan hanya orang kaya dan siswa pintar yang menjadi perhatian. Sebagai warga negara, mereka sama-sama punya hak,” tegas dedengkot LSM di Banyuwangi itu.
Meanwhile, ketika diberi kesempatan berbicara, Chancellor Untag 1945 Banyuwangi, Tutut Hariyadi, mengusulkan perlunya memasukkan mata pelajaran Pancasila di dalam kurikulum pendidikan. Kata Tutut, dengan memasukkan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan, bisa menjadi landasan dasar pendidikan karakter. “Selama ini materi Pancasila hanya diselipkan dalam mata pelajaran PPKN. Sebagai pandangan hidup, Pancasila perlu dimasukkan dalam mata pelajaran tersendiri,’’ usul pengganti Sugihartoyo itu.
Direktur Radar Banyuwangi, A. Choliq Baya, juga ikut memberikan masukan terkait kemajuan pendidikan di Banyuwangi. Menurut Choliq, secara kualitas, pendidikan di Banyuwangi masih kalah dengan Mojokerto dan Jombang. “Di sini saya melihat masih ada sekolah yang menerapkan sistem konvensional dalam proses belajar-mengajar,” kata Choliq. (radar)
