BANYUWANGI – Tak sampai sepekan 18 eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang ditampung di gedung Bina Loka Karya (BLK) milik Dinas Sosial akhirnya diantar pulang ke kampung halaman masing-masing.
Yesterday (30/1) kelompok yang terdiri atas tiga kepala keluarga tersebut dijemput pemerintah kecamatan dan desa masing-masing. Pemulangan mereka disaksikan pejabat forum pimpinan daerah (forpimda) dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian, TNI, dan Tagana.
Sejumlah kerabat eks Gafatar juga hadir untuk membantu mengangkut barang-barang mereka. Salah satu kepala keluarga eks Gafatar asal Muncar, Paeno Hadi, mengatakan dirinya akan pulang ke rumah orang tuanya. Because, di Banyuwangi bapak tujuh anak itu tidak memiliki tempat tinggal.
Sebelum naik mobil, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuwangi, Alam Sudrajat, berpesan kepada Paino agar tidak kembali ke tempat asalnya. “Ya kami juga butuh dorongan pemerintah untuk terus maju," he said.
Kepulangan eks Gafatar dari tempat penampungan itu terbilang lebih awal daripada waktu yang telah dijadwalkan. Previously, forpimda sepakat menampung mereka dalam waktu satu minggu. Alam menjelaskan, pemulangan lebih awal itu dilakukan karena pembinaan terkait pencerahan keagamaan dan wawasan kebangsaan dirasa sudah cukup.
Seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan memandang eks anggota Gafatar itu menunjuk kan indikasi yang lebih baik daripada semula. "Besides that, keluarga dan masyarakat sudah ingin mereka kembali. Previously, sudah kami koor di nasikan dengan camat dan kepala desa agar masyarakat mau menerima mereka kembali,” bebernya di sela-sela pemulangan eks Gafatar di gedung BLK, Gang Garuda, Brawijaya Street.
Alam menambahkan, meski sudah kembali ke kampung halaman, pemerintah akan tetap melakukan pendampingan. Terutama pendampingan untuk memberikan pendidikan formal kepada anak-anak eks Gafatar. “Anak-anak mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya pemerintah. Kami sudah berkoordinasi dengan instansi mengenai hal ini. Selain pendidikan formal, mungkin malamnya mereka bisa ikut ngaji atau kegiatan nonakademis lain," he said.
Yang disampaikan Alam itu disetujui salah satu tokoh partai politik, Supriyadi. According to him, kondisi seperti itu harus disikapi seluruh kalangan, tidak hanya pemerintah. Terutama terkait pendidikan anak-anak eks Gafatar (anak-anak eks Gafatar tidak ada yang mengenyam pendidikan formal sama sekali).
“Ini tidak bisa bergantung pada APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) just. Masyarakat juga harus terlibat. Paling tidak kita mendampingi kebutuhan pendidikan formal, sehingga mereka seperti anak-anak lain yang bisa sekolah dan memiliki pengetahuan,he explained. (radar)
