BANYUWANGI – Komposisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) year 2012 segera mengalami perubahan. Belanja daerah diusulkan naik dari sekitar Rp 1,736 triliun lebih menjadi Rp 1,861 trillion. Usul perubahan itu disampai- kan Bupati Abdullah Azwar Anas kepada DPRD melalui pembahasan perubahan ang- garan keuangan (PAK) APBD 2012.
Dalam proposal perubahan APBD yang diajukan Bupati Anas itu, komposisi pendapatan juga mengalami perubahan signifikan. Sekkab Slamet Kariyono menjeaskan, dalam APBD 2012 disebut bahwa sektor pendapatan daerah dipatok pada angka Rp 1,502 riliun. Pada usul perubahan, sektor pendapatan dinaikkan menjadi Rp 1,666 triliun lebih.
Menurut Sekkab Slamet, perubahan pendapatan itu dilakukan seiring dengan target APBD 2012 yang berhasil dilampaui. Dalam pembahasan APBD 2012 then, target pendapatan asli daerah (PAD) hanya Rp 119,65 billion. Target PAD itu sudah berhasil direalisasikan sebelum APBD 2012 berakhir. So that, dalam usul perubahan, target penerimaan PAD naik menjadi Rp 127,717 billion more.
Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan juga mengalami perubahan signifikan. Pe- nerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat diusulkan naik menjadi Rp 1,186 triliun dari sebelumnya Rp 1,170 triliun lebih. Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah dalam APBD juga mengalami perubahan cukup besar. Dalam usul perubahan di sebutkan, penerimaan pendapatan lain-lain yang sah itu di naikkan menjadi Rp 352 juta lebih dari sebelumnya Rp 212 million.
Sektor belanja juga diusulkan me ngalami perubahan. Pos be lanja langsung turun dari Rp 1,181 triliun lebih menjadi Rp 1,174 trillion. “Belanja pegawai kita turunkan menjadi Rp 994 mi liar lebih, dari sebelumnya Rp 1,001 triliun lebih,” sebut Sek kab Slamet yang juga menjabat ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pada pos belanja langsung, anggaran diusulkan naik men-jadi Rp 686 billion more.
At the moment, dalam APBD 2012 jatah anggaran belanja langsung hanya Rp 555 billion more. Proses perubahan APBD 2012 itu telah disampaikan ke DPRD un tuk dibahas. Tahap pertama perubahan APBD didahului pem bahasan rancangan perubahan kebijakan umum APBD (KUA) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD 2012.
Dua dokumen perubahan APBD itu, said Slamet, sudah di sampaikan ke DPRD pada 20 July 2012 then. He hopes, dua dokumen perubahan APBD 2012 itu segera dibahas. “Lebih cepat dibahas akan lebih bagus. Ka lau dua dokumen itu segera dibahas, maka secara otomatis akan mempercepat pengesahan APBD perubahan," he said.
Slamet District Secretary added, pe rubahan APBD 2012 perlu segera disahkan. Because, dalam perubahan APBD 2012 banyak per baikan infrastruktur jalan dan kegiatan fisik lain. “Kalau tidak segera disahkan, kita khawatir nanti terbentur musim hujan. Di musim hujan perbaikan jalan tidak bisa dila ku-kan,” he added. (radar)
