KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menyalurkan insentif bagi guru pendidikan anak usia dini (PAUD). Adapun total insentif tahun ini mencapai Rp. 7,2 miliar yang disalurkan kepada 1.200 guru PAUD non-aparatur sipil negara (ASN) se-Banyuwangi.
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kepada perwakilan guru saat kegiatan Bupati Ngantor di Desa (Village Flowers) di Banyuanyar, Kalibaru District, Banyuwangi, East Java, Wednesday (8/5/2024).
Ipuk said, insentif untuk guru PAUD non-ASN diberikan setiap tahun sebagai apresiasi atas pengabdian tulus para guru dalam mendidik generasi penerus.
“Dedikasi guru PAUD selama ini sangat luar biasa. Terima kasih kepada para guru yang telah bekerja luar biasa mendidik anak-anak tanpa mengenal lelah,” kata Ipuk dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sunday (12/5/2024).
Read too: Bupati Ipuk Raih Satyalancana, Pemkab Banyuwangi Jadi Kabupaten Berkinerja Terbaik Se-Indonesia
It explains, penerima insentif tersebut adalah para guru pada satuan pendidikan prasekolah, seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak (TK), satuan pendidikan sejenis, as well as daycare.
“Apa yang diberikan ini tentu belum sebanding dengan jasa dan dedikasi para guru PAUD selama ini. However, kami berharap (help) ini bisa bermanfaat. Forward, kami akan berupaya untuk menambah sesuai kemampuan fiskal daerah," said Ipuk.
Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno mengatakan, total insentif guru PAUD pada tahun ini mencapai Rp 7,2 billion. Insentif diserahkan dalam 4 termin atau 3 once a month.
“Tiap orang mendapatkan insentif Rp 6 juta per tahunnya. (Help) yang kemarin kami terimakan adalah termin pertama,” terang Suratno.
Read too: Visit Banyuwangi, Minister of Transportation Ready to Support Sky Bridge Construction
Suratno memaparkan, jumlah penerima insentif tahun ini sama dengan tahun lalu, ie as much 1.200 person.
"However, penerima bisa jadi individu yang berbeda karena ada sebagian guru mengundurkan diri dan ada juga guru yang baru,he said.
Suratno memastikan, para penerima insentif tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Year 2005 tentang Guru dan Dosen.
Pada beleid tersebut, terdapat kriteria guru penerima insentif, yakni non-ASN dan harus memiliki gelar strata-1 (S1). Then, belum menerima sertifikasi pendidikan Tunjangan Profesi Didik (TPP), bukan penerima bantuan keuangan khusus dari provinsi, serta aktif mengajar yang ditandai masuk dalam Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Memang, masih ada guru PAUD yang belum mendapatkan karena terbentur syarat. However, forward, masih ada kesempatan untuk terdata. Kami terus mendorong para guru memenuhi syarat administratif yang diatur di regulasi,” Suratno said.
Read too: Ancient Banyuwangi Manuscripts Promoted by National Library to Enter National Collective Memory 2024
