BANYUWANGI – Langkah DPD Partai Golkar Banyuwangi “menceraikan” Partai Ha- nura dari koalisi fraksi di DPRD Banyuwangi tampaknya membuat pengurus DPC Partai Hanura Banyuwangi meradang. Keputusan tersebut dinilai menyalahi aturan, karena keinginan memutus koalisi hanya berasal dari satu pihak.
Saat dikonfirmasi kemarin (25/ 6), Ketua DPC Partai Hanura Banyuwangi, Basuki, mengaku tersinggung atas langkah yang dilakukan Partai Golkar. Not only that, Basuki menyatakan bahwa keputusan Golkar tersebut melanggar aturan. “Koalisi kefraksian tidak bisa diputus salah satu pihak sebelum masa akhir jabatan selesai.
So, kalau mau memutus koalisi kefraksian, harus kehen- dak kedua belah pihak," he said. Basuki mengaku belum bisa bersikap terkait surat “cerai” yang dilayangkan Partai Golkar. Because, internal Partai Hanura be lum melakukan rapat ten- tang masalah tersebut. “Anggota dewan dari partai kami masih mengikuti kunker (kunjungan kerja)," he said.
However, Basuki mengaku sudah mengantongi in formasi awal bahwa lang- kah Partai Golkar itu dipicu interupsi kader Hanura di DPRD, yakni Suminto. That time, Suminto melakukan interupsi keras saat sidang paripurna istimewa pe nyam paian rekomendasi DPRD atas di ajukannya laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bu pati pada Senin lalu (4/6).
Apparently, interupsi keras tersebut menimbulkan indikasi ketidakkompakan antar anggota Fraksi Golkar-Hanura. Basuki menjelaskan, sebelum mengajukan pandangan fraksi, seharusnya anggota fraksi mengadakan musyawarah. Separately, Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi, Sumantri Sudomo, mengaku gugatan “perceraian” fraksi tersebut pada prinsipnya dilakukan agar seluruh anggota fraksi, baik yang berasal dari Partai Golkar maupun Partai Hanura, sama-sama bebas berekspresi sesuai karakter partai masing-masing.
Menurut Sumantri, pihaknya justru tidak ingin membatasi anggota fraksi yang vokal. “Konteks dengan Saudara Suminto, menurut saya dia adalah anggota dewan yang masih muda dan kritis. Saya tidak ingin dia merasa dibatasi," he explained. Lebih lanjut Sumantri menjelaskan, secara pribadi pihaknya justru sering menginstruksikan kader Partai Golkar yang duduk di DPRD un tuk mengkritisi kebijakan eksekutif jika memang tidak sesuai regulasi.
Previously reported, Koalisi DPD Partai Golkar Banyuwangi dan DPC Partai Ha- nura Banyuwangi yang mem- bentuk satu fraksi di DPRD terancam pecah. Diam-diam Fraksi Partai Golkar mengirim surat kepada pimpinan DPRD untuk “menceraikan” dua kader Partai Hanura di fraksinya.
Dalam surat gugatan “cerai” tersebut, Partai Golkar merasa sudah tidak bisa bekerja sama dengan dua kader Partai Hanura, yakni Suminto dan Abdul Basit. “Fraksi itu dalam bekerja harus bersama, harus ada kekompakan, dan kecocokan,” cetus ketua Fraksi Partai Golkar, Ismoko. (radar)
