Minta Ketua DPRD Segera Ambil Sikap
BANYUWANGI – Aksi ala “koboi” yang dipertontonkan Wakil Ketua DPRD Joni Subagio memicu konflik politik di internal DPRD. Tindakan Joni mengusir anggota dewan asal Partai Hanura, Ahmad Masrohan dari forum rapat dengar pendapat (hearing) di kantor dewan mengundang prostes Fraksi Hanura-Nasdem DPRD dan DPC Partai Hanura, Ketua Fraksi Nasdem-Hanura dan DPC Hanura, Basuki Rachmat mendesak Ketua DPRD, I Made Cahyana segera mengambil sikap.
It says, pengusiran sekaligus perkataan bernada provokasi yang dilontarkan Joni selaku pimpinan dalam forum hearing tersebut telah mencederai etika bersidang anggota dewan. “Pimpinan sidang tidak boleh bersikap seperti itu. Ini negara demokrasi, pada saat sesi diskusi, yakni saat anggota menyampaikan pendapat, tidak boleh dibatasi. Kecuali kalau ada aturan main. Sesaat sebelum rapat dimulai, ada kesepakatan atau tata tertib batasan waktu penyampaian pendapat, misalnya lima menit,he said yesterday (7/12).
Basuki menuturkan, pimpinan sidang memang memiliki hak mengeluarkan anggota rapat. However, dia menggaris bawahi, pimpinan hanya bisa melakukan mengeluarkan anggota sidang apabila anggota tersebut melanggar tata tertib persidangan.
“Tetapi dalam kasus ini apakah Saudara Masrohan melanggar tata tertib persidangan? Kan tidak. Yang bersangkutan juga tidak melanggar etika bersidang, tidak melakukan tindakan anarkis, juga tidak mengeluarkan kata-kata kotor,"He regretted.
Basuki menegaskan, pembelaan terhadap Masrohan itu bukan semata-mata dia lakukan lantaran Masrohan adalah anggota fraksi yang dia pimpin. Dia mengaku akan menyampaikan statemen yang sama apabila kejadian serupa menimpa anggota dewan asal fraksi lain.
“Karena ini menyangkut etika bersidang. Ayo kita berpikir jernih. Pimpinan DPRD tidak selalu benar,” tegas Ketua DPC Partai Hanura Banyuwangi tersebut. Basuki menambahkan, lantaran perilaku yang tidak sesuai dengan etika bersidang tersebut dilakukan unsur pimpinan dewan, pihaknya meminta Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara segera mengambil sikap.
“Yang punya hak mengambil sikap dan tindakan ini adalah Ketua DPRD. Ini harus dituntaskan agar tidak menjadi api dalam sekam. Kalau itu terjadi, bisa bahaya. Suatu saat pihak-pihak tertentu bisa melakukan pelampiasan," he said.
Basuki mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Made untuk menyikapi kejadian yang telah mencoreng nama baik lembaga dewan tersebut. “Harapannya, pasca kejadian ini dewan kembali harmonis dan kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari," he concluded.
As reported yesterday, dua anggota DPRD, HM Joni Subagio (FPKB) dan Ahmad Masrohan (Partai Hanura) nyaris adu jotos dalam forum rapat dengar pendapat (hearing) dengan para petugas pembantu pencatat nikah (P3N) Banyuwangi District.
Kejadian itu dipicu penyampaian pendapat Masrohan yang dianggap berbelit-belit dan langsung diusir keluar ruangan yang dipimpin, Joni Subagio. Suasana semakin memanas ketika Masrohan balik meminta Joni keluar ruang rapat.
Keduanya pun nyaris adu jotos. Lucky, sejumlah anggota dewan sigap melerai dan mengajak Masrohan keluar ruangan rapat. Kejadian itu bermula ketika Masrohan membacakan poin-poin landasan hearing untuk memperjelas permasalahan serta menanggapi aspirasi para modin. Misalnya terkait surat yang masuk, serta surat edaran yang disampaikan Kepala KUA Banyuwangi.
“Ini sifatnya hanya imbauan. Itu pun dasarnya melanjutkan SE dari Kemenag Banyuwangi,” kata Masrohan. Namun sebelum Masrohan berbicara lebih lanjut, Joni menyela dan meminta Masrohan langsung ke pokok permasalahan. “Saya butuh masukan dari saudara, saya yang memimpin rapat ini, saya berhak mengeluarkan siapa pun. Jangan di baca, intinya saja sampaikan,” cetus Joni. (radar)
