Anggap Keputusan Dishubkominfo Sepihak
BANYUWANGI – Penggantian dua pengawas juru parkir (think) dengan petugas PNS dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) memicu protes dari kalangan jukir. Kalau penggantian itu tetap dipaksakan, mereka akan menemui pejabat tinggi Pemkab Banyuwangi untuk menolak rencana tersebut.
Denden Wibowo, ketua pengawas jukir Banyuwangi, mengatakan kabar tersebut muncul setelah ada dua pengawas jukir dari wilayah Rogojampi dan Situbondo mengundurkan diri. Selama ini pemilihan pengawas jukir dilakukan dengan cara musyawarah oleh paguyuban jukir.
Dengan cara seperti itu, pengawas diharapkan mampu mengatur dan mengayomi rekan- rekannya. However, lanjut Denden, Dishubkominfo melakukan langkah sepihak dengan memilih sendiri pengawas jukir yang berasal dari PNS di lingkungannya.
Cara seperti itu menimbulkan kekagetan, baik dirinya maupun pengawas lain. Especially, di lapangan banyak jukir yang mengeluh karena PNS yang mengganti tugas pengawas itu dianggap arogan terhadap para jukir. “Teman-teman di lapangan bilang pengawas dari petugas Dishubkominfo suka marah-marah.
Seolah menganggap jukir seperti bukan petugas. Mereka tidak bisa mengayomi, karena memang bukan dari kalangan jukir seperti kami. Jadi mungkin sulit menghargai,’’ ujar Denden. Not only that, dari laporan yang diterimanya, di wilayah Rogojampi ada pegawai dari Dishubkominfo memasukkan istrinya sebagai jukir.
even though, tahun ini menurut Denden, Dishubkominfo sudah mengubah peraturan bahwa jukir yang biasanya direkrut oleh pengawas jukir harus mengikuti sistem seleksi seperti tenaga harian lepas (THL) di Satpol PP dan Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP).
“Kita juga ingin protes dengan peraturan tersebut. Kita yang selama ini tahu kondisi di lapangan. Jadi orang-orang yang kita seleksi adalah mereka yang mampu dan memang membutuhkan pekerjaan. Bukan istrinya atau saudara orang Dishubkominfo," he said.
He added, selama ini pengawas jukir sudah berupaya memperbaiki kesejahteraan jukir di lapangan. Dengan cara mendaftarkan jukir dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan mengembankan koperasi untuk membantu anggota.
“Ada tukang parkir yang keluarganya sakit, kita bantu dari koperasi. Ada yang kebutuhan keluarganya besar, kita bantu dengan pemberian modal untuk usaha. Yang jelas kita berusaha memenuhi kebutuhan secara mandiri tanpa bantuan pemkab," he explained.
Terkait pekerjaan di lapangan, Denden dan pengawas lainnya seperti Suroso, Eko Mardianto juga berusaha memberikan pengawasan. Dengan mengajarkan supaya para jukir bisa melayani pelanggan parkir dengan baik. “Kalau ada masalah orang yang membayar ke jukir padahal sudah berlangganan, itu karena masyarakat yang sudah terbiasa. Kalau kita sudah komitmen tidak menarik,” kata Denden.
Karena masalah ini, Denden berencana akan menemui Bupati dan Sekkab untuk meminta dukungan. Harapannya pengawas tetap bisa berasal dari kalangan jukir, serta rekrutmen bagi jukir agar bisa dikelola lagi oleh pengawas. “Kita ini bertugas membantu pemerintah. Jika pengawas dari kalangan PNS teman-teman yang bekerja merasa tegang, jadi tidak bisa bekerja dengan maksimal. Selama ini pemilihan pengawas juga dilakukan oleh para jukir sendiri. Saya ingin memperjuangkan 342 jukir yang ada di Banyuwangi,” he said.
Meanwhile, salah seorang jukir asal Rogojampi mengatakan, sebenarnya banyak jukir yang ingin memprotes keberadaan pengawas dari PNS. Pria yang tidak ingin disebut namanya itu merasa jika dia dan teman-temannya menjadi tidak bisa bekerja dengan tenang lantaran para PNS ini sering bertindak sewenang-wenang.
“Saya bicara takut nanti malah dipecat. Teman-teman yang lain juga seperti itu,” ujar jukir bertubuh kekar itu. (radar)
