BANYUWANGI – Ini fenomena menarik dalam dunia prostitusi di Bumi Blambangan. Hasil dengar pendapat di DPRD Banyuwangi terungkap, jumlah mucikari lebih banyak daripada jumlah pekerja seks komersial (prostitute).
Temuan itu terkuak saat hearing Komisi I DPRD dengan Dinas Sosial, Labor, and Transmigration (Dinsosnakertrans), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP dan KB) BANYUWANGI – Ini fenomena menarik dalam dunia prostitusi di Bumi Blambangan.
Hasil dengar pendapat di DPRD Banyuwangi terungkap, jumlah mucikari lebih banyak daripada jumlah pekerja seks komersial (prostitute).
Temuan itu terkuak saat hearing Komisi I DPRD dengan Dinas Sosial, Labor, and Transmigration (Dinsosnakertrans), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP dan KB) Sekretaris Komisi 1 Banyuwangi DPRD, Eko Susilo Nur Hidayat mengatakan, ketiga SKPD tersebut dipanggil untuk hearing mengenai pencapaian ki nerja masingmasing.
Ternyata hasilnya belum seperti yang di harapkan kalangan wakil rakyat. “Penanganan lokalisasi PSK ternyata masih tidak jelas,He said. According to Eko, Dinsos nakertrans ternyata tidak mampu memberikan data konkret mengenai jumlah PSK dan mucikari di Banyuwangi. “Masak mucikari dan PSK jumlahnya lebih banyak mucikarinya," he said.
he mentioned, dalam hearing yang dihelat Jumat lalu (28/9) the, Dinsos nakertrans hanya diwakili sejumlahkepala bidang (head of). Mereka menyebutkan bahwa jumlah PSK di Banyuwangi saat ini sekitar 188 person, dan jumlah mucikari sebanyak 198 person. “Mucikari itu memiliki beberapa anak buah (prostitute).
But, jumlah mucikari kok lebih banyak," he said. Mengenai program yang akan dilakukan, continued Eko, ternyata masih belum jelas. even though, dalam Perubahan APBD yang baru saja disahkan, dananya cukup besar. Dana untuk pengentasan PSK mencapai Rp 400 million. dana pengentasan mucikari dianggarkan Rp 1,2 billion.
Bila program tidak jelas, dana sebesar itu bisa melayang,”cetusnya. Eko mengakui, program BPP dan KB Banyuwangi juga tidak jauh pencapaiannya dengan Dinsosnakertrans. Terutama dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) dan pemerkosaan anak.
KDRT masih banyak dan pemerkosaan anak relatif tinggi," he explained. Besides that, pendampingan yang dilakukan BPP dan KB melalui perlindungan perempuan dan anak (PPA) belum menunjukkan hasil yang memuaskan. “Banyak penanganan yang tidak tuntas. Ka sihan para korban,He said. (radar)
