BANYUWANGI – Puluhan warga yang menamakan diri Masyarakat Banyuwangi Cinta Damai menggelar demo menolak deklarasi #2019GantiPresiden yang rencanya akan digelar pada 5 September 2018. Even, mereka mengancam akan membubarkan deklarasi tersebut, jika aparat kepolisian memberikan izin.
Massa juga menyampaikan surat keberatan kepada Polres Banyuwangi, terkait digelarnya kegiatan yang dinilai penuh ujaran kebencian terhadap Presiden ini. Perwakilan massa menyerahkan surat tersebut, sebagian lainnya menunggu di depan Mapolres Banyuwangi.
“Jika tetap digelar, kami akan bubarkan dan hadang mereka. Kami sudah siap massa yang akan membubarkan acara deklarasi itu,” ujar Eko Sukartono, salah satu orator, saat demo di depan Mapolres Banyuwangi, Friday (31/8/2018).
Meanwhile, koordinator aksi Masyarakat Banyuwangi Cinta Damai, Hermanto admitted that this action was not a demonstration, but a peaceful protest against holding the #2019ChangePresident declaration which was planned to be held in Banyuwangi. The refusal was based on concerns that there would be friction between the masses in Banyuwangi.
“We don't protest. Friends, just accompany us in sending our rejection letters in the #2019ChangePresident declaration action,” he said.
According to Hermanto, In the #2019ChangePresident movement, it is certain that incitement and hate speech will occur. Because the basis of the movement is the nature of malice.
Hermanto asked the police to mediate between the implementing committee for the #2019ChangePresident declaration and the masses rejecting the declaration. This is done so that Banyuwangi remains safe and conducive from the incitement carried out in the declaration event.
“If you keep pushing, kami minta ke Polres agar dibuatkan satu panggung untuk diskusi atau debat, ini lebih mengedukasi masyarakat. Kita undang seluruh elemen masyarakat hingga kalangan akademisi,” added.
According to Hermanto, penyampaian pendapat tidak bisa sebebas-bebasnya. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Especially, kata Hermanto, ada informasi kegiatan tersebut akan digelar dengan long march dari Perliman menuju salah satu tempat ibadah di Banyuwangi.
“Memang sekarang bukan tahapan pemilu. Sehingga wajar jika Bawaslu menyampaikan ini bukan kampanye. Tetapi kegiatan itu sudah mengandung unsur kampanye. Buktinya ganti presiden, mekanisme untuk ganti presiden itu kan ditempuh lewat Pemilu,” he concluded.
