BANYUWANGI – Ratusan warga Desa Pakel, Kecamatan Licin mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi, Thursday (25/1/2018). Mereka melakukan klarifikasi tanah seluas 3.000 hektar yang dikuasai Perhutani dan perkebunan swasta. Warga mengklaim tanah tersebut miliknya.
Mereka datang dengan didampingi Ketua LSM Forum Suara Blambangan, Abdillah. Setibanya di kantor BPN mereka langsung melakukan melakukan pertemuan di dalam kantor BPN. Pertemuan tertutup tersebut berlangsung lebih dari satu jam.
Abdillah menyatakan, warga Pakel mendapatkan tanah tersebut dari Bupati Banyuwangi Achmad Noto Hadi Soeryo pada saat Indonesia belum merdeka.
“Bukti kami adalah akta nomor 29 dated 11 January 1929 berbahasa Belanda. Makanya kita ingin klarifikasi ke BPN,” kata Abdillah kepada wartawan, saat ditemui usai pertemuan dengan pihak BPN.
Abdillah called, negara baru bisa mengambil tanah menjadi tanah milik negara, setelah merdeka. According to him, yang bisa dijadikan tanah negara, adalah tanah jawatan milik Belanda, dialihkan menjadi tanah jawatan milik Indonesia. Kemudian tahun 1961 diserahkan negara kepada Perhutani.
“Tanah rakyat Pakel bukan tanah jawatan milik Belanda kenapa bisa menjadi tanah milik Perhutani dan perusahaan,” strictly.
Sementara Kepala BPN Banyuwangi, Muslim Faizi, menyatakan pihaknya terlebih dahulu akan melakukan kajian surat yang disampaikan warga Pakel melalui Forum Suara Blambangan. Baru setelah itu pihaknya akan membalas surat tersebut secara tertulis.
“BPN hanyalah lembaga pencatat. Sepanjang bisa dibuktikan, tentunya kepemilikan ini akan dicatat sebagai hak yang bersangkutan,” clear.
Humas BPN Salim menambahkan, data yang ada di BPN, tanah tersebut tercatat sebagai milik Perhutani. Pihaknya tidak memiliki data-data yang lain terkait kepemilikan tanah tersebut. “Termasuk dari bupati yang lama juga tidak ada,” he said.
