RUU Omnibus Law Kesehatan berpihak kepada investor dengan mengabaikan hak-hak masyarakat, tenaga medis dan tenaga kesehatan akan perlindungan hukum dan keselamatan pasien.
RUU Omnibus Law Kesehatan memudahkan mendatangkan tenaga kesehatan asing berpotensi tanpa kompetensi keahlian dan kualifikasi yang jelas dan berpotensi mengancam keselamatan pasien,” he added.
Besides that, dokter berhijab itu menuturkan kekurangan tenaga kesehatan dan permasalahan maldistribusi adalah kegagalan pemerintah bukan kesalahan organisasi profesi.” RUU Omnibus Law Kesehatan mengancam ketahanan bangsa dan mengebiri peran organisasi profesi yang telah hadir untuk rakyat,” pungkas dokter Nely.
Sementara Marifatul Kamila, Wakil Ketua Komisi 1 kepada sejumlah wartawan mengungkapkan pihaknya menerima perwakilan organisasi profesi tenaga kesehatan karena merasa ada perbedaan antara RUU Omnibus Law Kesehatan dengan Raperda tentang tenaga kesehatan di Banyuwangi sangat berbeda.
