Tidak Punya IUP, Satpol PP Ogah Menutup
MUNCAR – Puluhan warga mendatangi lokasi penambangan pasir di Desa Sumberberas, Muncar District, yesterday. Mereka memprotes pengerukan lahan karena dianggap membahayakan warga sekitar. Besides that, penambangan pasir itu juga tidak mengantongi izin. Kedatangan warga yang menolak penambangan pasir itu sempat dihadang sejumlah warga yang mengaku mendukung penambangan pasir tersebut. Warga itu setiap hari bekerja di lokasi penambangan.
“Katanya untuk tempat wisata, kok jadi penambangan pasir,” protes Slamet, koordinator warga saat memprotes penambangan pasir. According to Slamets, saat menyampaikan kepada warga, pihak pengelola mengaku membutuhkan lahan seluas tiga hektare. Lahan itu akan dijadikan tempat wisata. “Kami takut seperti lokasi penambangan pasir lainnya, tidak dilakukan reklamasi dan membahayakan warga sekitar,the excuse.
Responding to the residents' protests, kepala seksi penyidikan dan penindakan Satpol PP Banyuwangi, Ripai, yang didampingi Camat Muncar, Nuril Falah, dan Kepala Desa (village head) Sumberberas, Nanik, meminta pihak pengembang menunjukkan surat izin penambangan. “Warga sudah sutuju dan tanda tangan penambangan pasir,” kata Ripai.Hanya saja, pihak pengelola penambangan pasir tidak bisa menunjukkan Izin Usaha Pe nambangan (IUP). Tanpa IUP, means
penambangan pasir itu belum memiliki izin.
“Belum punya IUP, se mestinya tidak boleh beraktivitas," he said. But, anehnya, meski belum mengantongi izin, Satpol PP tidak menghentikan kegiatan penambangan pasir tersebut. Because, warga yang bekerja di penambangan pasir itu menolak ditutup. “Warga sekitar banyak yang kerja di sini (penambangan pasir). Mereka keberatan kalau dihentikan. Kami berpikir, kalau kita hentikan maka akan muncul masalah baru," he said.
Satpol PP yang tidak mau menutup lokasi penambangan pasir itu diprotes keras warga yang menolak penambangan pasir. Setelah melalui perdebatan panjang, warga yang kontra tambang akan melayangkan somasi ke Pemkab Banyuwangi melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). “ Posisi kami di sini hanya memediasi pertemuan, bukan penutupan,” dalih Ripai. (radar)
